BNPT dan Detasemen Khusus (Densus) 88 berhasil mendeteksi dan menggagalkan keberangkatan WNI ke Timur Tengah untuk menjadi simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Upaya deteksi itu melibatkan juga Direktorat Imigrasi dan Kemenko Polhukam.
Mereka akhirnya kembali ke tanah air dan dibina di tempat rehabilitasi dan deradikalisasi di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur.
“Saya dengan Bu Khofifah (sebagai mensos) saat itu ke Bambu Apus. Saya libatkan ustaz-ustaz dari Muhammadiyah dari NU, dari psikolog termasuk konsultan anak, kemudian kita kembalikan ke daerah,†terang Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, dalam konferensi pers, di Kantor BNPT, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).
Suhardi Alius menilai jumlah kombatan ISIS asal Indonesia yang berjumlah 600 orang itu dinilai masih kecil dibandingkan dengan Belgia dan Australia jika dilihat dari jumlah keseluruhan penduduk negara.
“Belgia itu 200, Australia 200, kita (yang penduduknya lebih banyak) cuma 600, jadi masih dalam kontrol kitalah,†kata Suhardi.
Data 2020 ini, jumlah penduduk Australia tercatat sekitar 25 juta, sedangkan Belgia sebanyak 11 juta lebih. Sementara populasi Indonesia lebih dari 268 juta lebih (untuk data 2019).
Kesulitan mengembalikan para deportan ke daerah adalah ketidaksamaan langkah pemerintah daerah dalam melakukan penanganan kepada para WNI tersebut. Efektivitas program deradikalisasi tergantung bantuan dari beberapa lembaga dan kementerian.
“Kami BNPT tak bisa sendirian, tapi beberapa langkah BNPT itu justeru menjadi acuan bagi dunia,†ujarnya.
Sedangkan ukuran keberhasilan program deradikalisasi, salah satunya dinilai dari ukuran statistik warga yang menjalani program tersebut.
“Sekarang kalau ukurannya statistik, misalnya, dari 700-an ada empat orang yang mengulangi perbuatannya, itu ukurannya berhasil atau tidak?†tanya kepada wartawan.
Dia menyebutkan, sebaran teroris saat ini ada di 107 Lapas di seluruh Indonesia, termasuk di Nusakambangan dan Gunung Sindur. Maka itu, diperlukan langkah bersama antara BNPT, ulama, dan masyarakat dalam menjalankan program deradikalisasi.
Suhardi mengatakan, program deradikalisasi adalah program tanpa paksaan. Tokoh, ulama, atau siapa pun yang bersedia membantu BNPT dalam melakukan program pemulihan dan deradikalisasi terhadap mantan ISIS, silakan saja.
"Karena tadi, ini program sukarela, nggak bisa kita paksakan. Mudah-mudahan mencerahkan, tapi kami butuh koreksi dan bantuan,†katanya.
