Rencana pemekaran provinsi Kalimantan Barat/Net
Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur sudah sepatutnya diikuti dengan pengembangan wilayah di Kalimantan. Sehingga dampak dari ibukota baru juga bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya.
Pengamat perencanaan pembangunan daerah, Rusnawir Hamid, meminta pemerintah pusat lebih peka dan memikirkan secara komprehensif terhadap pengembangan dan pembangunan daerah. Khususnya terhadap daerah penyangga sekitar ibukota baru di Kalimantan Timur.
Rusnawir mengatakan, tiga provinsi penyangga seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat seharusnya bisa mendapat manfaat lebih dari efek pemindahan ibukota baru.
"Khususnya Kalimantan Barat, yang letaknya paling jauh dibanding dua provinsi Kalimantan lainnya. Diperlukan konsep dan strategi khusus bagi pengembangan kawasan penyangga tersebut," ujar Rusnawir kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/2).
Untuk Kalimantan Barat, lanjut Rusnawir, rencana provinsi baru harus segera direalisasikan. Khususnya pemekaran Kapuas Raya. Sebab sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Kalbar.
Termasuk juga jalur kereta api khusus produksi yang terintegrasi kawasan pelabuhan dengan kawasan industri.
Menurut Rusnawir, pemekaran wilayah provinsi baru harus segera diproses dan dilaksanakan, mengingat luas wilayah Kalbar yang mencapai 147 ribu km persegi. Bandingkan dengan luas pulau Jawa yang sekitar 128 ribu km persegi, tetapi dibagi menjadi 4 provinsi dan 1 daerah istimewa.
"Tidak mungkin pengembangan daerah seluas itu hanya dibebankan kepada seorang gubernur saja, pemerintah pusat mestinya peka terhadap pengembangan daerah-daerah penyangga ibukota baru. Soal pemekaran ini bukan lagi keinginan, tapi sudah jadi kebutuhan di Kalimantan Barat," sambung dia.
Rusnawir juga meminta kebijakan perencanaan dan pembangunan yang lebih luas berbasis kepulauan segera disusun. Agar ada sinergi pembangunan antardaerah dan seluruh daerah dalam konstelasi pulau. Sehingga pesatnya pembangunan antara Kalbar dan Kaltim, tidak terlalu jomplang.
"Pemerintah pusat, dalam hal ini Bappenas, juga harus memikirkan secara makro dampak bagi pemindahan ibukota baru. Agar Kalbar, Kalteng, dan Kalsel mendapat manfaat," tegas Rusnawir.
Oleh karena itu, perlu penyegaran terkait tupoksi Bappenas sebagai perencana pembangunan secara nasional. Agar benar-benar merencanakan pembangunan di daerah sekitar ibukota yang baru, khususnya di Kalbar dan daerah lainnya di Pulau Kalimantan.
"Agar perencanaan pembangunan dapat melibatkan investor lokal demi kesejahteraan masyarakat Kalbar dan sekitarnya,†pungkasnya.
