Berita

Rizal Ramli/Net

Publika

Gawat, Satu Per Satu Kritik Rizal Ramli Tuai Kebenaran!

Tulisan Dibuat Menyambut Kongres ProDEM 2020
KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 13:14 WIB

SENIN 3 Februari 2020, Dirut PLN Zulkifli Zaini melaporkan ke Komisi VI DPR bahwa per 31 Desember 2019 proyek listrik 35.000 MW baru beroperasi sebesar 6.811 MW atau 19 persen saja. Sangat jauh dari target.

Sejatinya, pada tahun 2015, proyek tersebut sudah dikritik ekonom senior Dr. Rizal Ramli sebagai proyek yang ambisius. Namun Presiden Joko Widodo tidak menggubrisnya. Seiring waktu, ternyata kritik RR yang menemukan kebenarannya.

Selain proyek listrik 35.000 MW, RR juga menyuarakan tentang inefisiensi pembelian pesawat jumbo oleh Garuda Indonesia dan mega korupsi di Pelindo II.


Terbukti, tahun 2018 Garuda Indonesia merugi Rp. 2,45 triliun. Dan, terbukti lagi, audit BPK menyebut empat proyek Pelindo II menyebabkan kerugian Rp. 6 triliun.

Lima tahun lalu, saat RR melontarkan kritik keras, banyak pihak menyepelekannya. Presiden Jokowi menepisnya mentah-mentah. Namun RR terus menyuarakan kritik kebenaran.

Tindakan RR bukan tanpa resiko. Saat itu RR menjabat Menko Kemaritiman. Mengkritik Presiden sama saja membuka peluang untuk direshuffle.

Namun demi rakyat, RR terus menyatakan kebenaran. Menurutnya, proyek-proyek ambisius hanya akan dijadikan alasan untuk menambah utang. Sementara beban utang negara sudah menumpuk.

Dan, reshuffle itu pun terjadi pada Juli 2016, sesaat setelah RR menutup proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Keberaniannya menutup proyek milik taipan naga sembilan menjadikannya kehilangan posisi menteri. Menurut RR, baik di dalam maupun di luar kekuasaan, harus konsisten menyuarakan kebenaran.

Kritik tetap berlanjut terutama menyasar kebijakan menumpuk utang, bunga tinggi, masa depan perekonomian, dan lemahnya pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan.

Lagi-lagi suara RR terbukti kebenarannya. Jauh-jauh hari RR sudah lantang memprediksi ekonomi akan nyungsep. Meskipun di sisi lain Presiden Jokowi sesumbar ekonomi akan meroket.

Laporan teranyar BPS pada 5 Februari 2020 mengonfirmasi bahwa pada kuartal IV 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 4,97 persen. Dan sepanjang tahun 2019, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02 persen, turun bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,17 persen.

Gawat

Terbuktinya prediksi-prediksi RR, di satu sisi memang menggembirakan, namun di sisi lain mengkhawatirkan. Segi menggembirakan karena Indonesia masih memiliki sosok tokoh bangsa yang bersih pemikirannya, kritis, obyektif, presisi melihat masa depan dan konsisten menyuarakan kebenaran.

Namun, faktor yang harus diwaspadai adalah tentang prediksi kemunduran ekonomi. Selama ini prediksi RR menuai kebenaran, dari mulai soal Garuda Indonesia, Pelindo II, hingga proyek listrik 35.000 MW. Maka bukan tidak mungkin kemunduran ekonomi juga akan menjadi kenyataan.

Indikasinya sudah lengkap. Terakhir laporan BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemunduran. Indikasi lainya, utang membengkak. Kredit perbankan turun drastis. APBN defisit parah. Penerimaan pajak juga memble.

Bila kemunduran ekonomi menjadi kenyataan, maka yang paling menderita adalah rakyat. Gawat!!

Krisis Ekonomi

Teraktual, RR berbicara bahwa ekonomi Indonesia bagai gelembung. Teori gelembung (bubbles) menyatakan gelembung tidak didukung oleh fundamental yang kuat, tapi oleh persepsi, PR, doping dan goreng-gorengan.

Gelembung akan meletus, sebagai bagian dari koreksi alamiah. Untuk meledak, tidak perlu linggis atau kampak, hanya butuh peniti-peniti kebenaran dan fakta riel.

Gelembung pecah identik dengan krisis ekonomi. Indonesia pernah pernah mengalaminya tahun 1966 dan 1998. Dampaknya sangat dahsyat. Tidak hanya menerjang aspek ekonomi tapi juga menyasar politik, sosial dan jadilah krisis multidimensi.

Bung Karno dan Pak Harto pernah merasakan dahsyatnya gelombang krisis ekonomi yang kemudian menerjang singgasana politik. Kekuasaan jatuh.

Apakah itu yang dimaksud oleh RR? Wallahua'lam!.

Sya'roni

Alumnus Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya