Berita

Syaifullah Tamliha/Net

Politik

Komisi I Pertanyakan Kejelasan Anggaran Pembangunan Satria Kemkominfo

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi I DPR mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam membangun Pembangunan Satelit Indonesia Raya (Satria).

Pertanyaan tersebut salah satunya disampaikan Anggota Komisi I, Syaifullah Tamliha dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Satu hal yang disoroti legislator Fraksi PPP itu adalah soal anggaran yang dipandang tidak ada kejelasan.


"Pertama ketidakjelasan itu. Berapa sih harga satelit itu dan juga berapa harga ground segment-nya. Sama sekali tidak dijelaskan oleh Pak Menteri berapa anggaran yang dibutuhkan," ujar Tamliha.

Tamliha mengaku Kemkominfo pernah membahas soal anggaran yang digunakan untuk membangun satelit tersebut, yakni sebesar Rp 81 triliun. Namun, dia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut evaluasi atas rencana anggaran tersebut.

Lebih lanjut, dia menilai negara akan terbebani jika nilai proyek satelit Satria mencapai puluhan triliun. Dia memperkirakan Pemerintah hanya mampu menanggung anggaran untuk proyek sebesar Rp 3,1 triliun.

"Kalau mengandalkan dari APBN hanya bayar Rp 3,1 triliun kita sangat mendukung, tapi kalau soal anggaran yang begitu besar ini menjadi problem. Anggaran menjadi problem di setiap lembaga dan kementerian," katanya.

Di sisi lain, Syaifullah mengingatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kemenkominfo jauh lebih rendah dari nilai proyek satelit Satria.

Syaifullah juga mengaku ragu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memenuhi permintaan Kemkominfo jika mengandalkan APBN. Sebab, Kemenkeu tidak pernah hadir untuk membahas proyek tersebut.

"Kalau tidak ada jaminan dari Menteri Keuangan, dari mana kita bisa membayar proyek Satria ini?" tanyanya.

Soal perdebatan itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menyarankan proyek Satria dibatalkan saja ketimbang menjadi beban keuangan negara.

"Kita sudah ada pelajaran pahit dari pengadaan satelit komunikasi pertahanan nasional yang gagal total di periode pertama Presiden Jokowi. Baiknya batalkan saja Satria”, pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya