Berita

Syaifullah Tamliha/Net

Politik

Komisi I Pertanyakan Kejelasan Anggaran Pembangunan Satria Kemkominfo

RABU, 05 FEBRUARI 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi I DPR mempertanyakan sumber dana yang akan digunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam membangun Pembangunan Satelit Indonesia Raya (Satria).

Pertanyaan tersebut salah satunya disampaikan Anggota Komisi I, Syaifullah Tamliha dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Satu hal yang disoroti legislator Fraksi PPP itu adalah soal anggaran yang dipandang tidak ada kejelasan.


"Pertama ketidakjelasan itu. Berapa sih harga satelit itu dan juga berapa harga ground segment-nya. Sama sekali tidak dijelaskan oleh Pak Menteri berapa anggaran yang dibutuhkan," ujar Tamliha.

Tamliha mengaku Kemkominfo pernah membahas soal anggaran yang digunakan untuk membangun satelit tersebut, yakni sebesar Rp 81 triliun. Namun, dia mengaku tidak mengetahui lebih lanjut evaluasi atas rencana anggaran tersebut.

Lebih lanjut, dia menilai negara akan terbebani jika nilai proyek satelit Satria mencapai puluhan triliun. Dia memperkirakan Pemerintah hanya mampu menanggung anggaran untuk proyek sebesar Rp 3,1 triliun.

"Kalau mengandalkan dari APBN hanya bayar Rp 3,1 triliun kita sangat mendukung, tapi kalau soal anggaran yang begitu besar ini menjadi problem. Anggaran menjadi problem di setiap lembaga dan kementerian," katanya.

Di sisi lain, Syaifullah mengingatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kemenkominfo jauh lebih rendah dari nilai proyek satelit Satria.

Syaifullah juga mengaku ragu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memenuhi permintaan Kemkominfo jika mengandalkan APBN. Sebab, Kemenkeu tidak pernah hadir untuk membahas proyek tersebut.

"Kalau tidak ada jaminan dari Menteri Keuangan, dari mana kita bisa membayar proyek Satria ini?" tanyanya.

Soal perdebatan itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menyarankan proyek Satria dibatalkan saja ketimbang menjadi beban keuangan negara.

"Kita sudah ada pelajaran pahit dari pengadaan satelit komunikasi pertahanan nasional yang gagal total di periode pertama Presiden Jokowi. Baiknya batalkan saja Satria”, pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya