Berita

Jemmy Setiawan/Net

Publika

Tugas KPK Menemukan Big Fish Dari Runtutan Suap KPU

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 | 07:53 WIB

SIMPANG siur informasi adanya penyekapan penyidik KPK di PTIK menyisakan pertanyaan besar bagi publik. Ini tentu harus segera dijawab oleh pihak yang berkepentingan.

Adanya praduga keterlibatan petinggi PTIK, mesti segera diclearkan. Sebab, apapun itu, demi Tri Brata, ini akan menjadi preseden buruk bagi Polri.

Di mana sekolah tempat mencetak para perwira menengah polri, ternyata terlibat dengan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi & oleh karena itu penting jika ada klarifikasi langsung oleh PTIK .


Dan KPK sebagai panglima pemberantasan korupsi yang bekerja atas perintah UU harus mendalami secara serius untuk menyibak kesimpangsiuran informasi itu.

Ini juga saatnya KPK membuktikan bahwa Firli sebagai ketua KPK telah bebas dari segala conflict of interest dengan kesatuan asalnya.

Firli mestinya paham bahwa dia bekerja atas perintah UU, maka dia harus berani membongkar semua skanario busuk yang mengiringi tuntutan OTT WS.

Wajar jika public bertanya-tanya siapa yang sedang berusaha dilindungi dalam kasus Harun Masiku ini dan ke manakah muaranya semua ini?

Tentu sesuai dengan skema besar pemberantasan korupsi maka Big Fish-lah yang harus dikejar.

Kita sama-sama mengamati karena seorang Harun Masiku ini, banyak sekali korban harus bertumbangan. Artinya, public membaca adanya indikasi orang kuat dibalik semua kehebohan ini, yang dapat menggerakkan semua ini.

KPK hari ini harusnya belajar dari KPK era SBY saat mengejar tersangka Nazarudin.

Pihak kepolisian dan KPK saat itu bersinergi dg sangat apik saling menguatkan dalam upaya penanganannya.
Clear and clean tidak ada campur tangan siapapun dalam proses penegakannya.

Institusi KPK jangan hanyut oleh peran Machtsstaat. Pilihan terbaik KPK saat ini adalah berdiri bersama rakyat dan tunduk terhadap hukum yg berlaku dengan tanpa tebang pilih.
 
Akhir kalam teruntai pesan bagi KPK: Anda harus berdiri bersama rakyat, bukan bersama kepentingan perorangan. KPK, anda harus bekerja atas perintah UU, bukan bekerja atas nama pesanan partai politik.

Jangan sampai sejarah akan mencatat bahwa KPK di jaman ketua Firly telah menjadi KPK raksasa berkaki lempung.

Jemmy Setyawan

Ketua DPP Partai Demokrat


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya