Berita

Bendera Tajikistan berkibar/Net

Global

Lantang Kritik Pemerintah, Wartawan Ini Masuk Bui Dengan Tuduhan Ekstrimisme

MINGGU, 02 FEBRUARI 2020 | 23:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebebasan pers di Tajikistan menjadi sorotan setelah otoritas keamanan negara tersebut menahan seorang wartawan independen yang lantang mengkritik pemerintah.

Wartawan itu bernama Daler Sharipov. Jaksa penuntut Tajikistan menahannya atas tuduhan ekstrimisme.

Dalam sebuah pernyataan akhir pekan ini (Minggu, 2/2), jaksa penuntut negara itu mengatakan bahwa Sharipov telah ditahan karena menerbitkan lebih dari 200 artikel dan komentar yang berisi konten ekstremis antara tahun 2013 hingga 2019.


Satu artikel yang pernah menyita perhatian publik adalah yang dia tulis tahun lalu untuk Rushnoi.tj, sebuah situs web yang menerima dana dari donor barat, berjudul "Mohammed is For Peace and Against Terrorism".

Selain itu, seperti dikabarkan The Guardian, dia juga dituduh telah menerbitkan 100 salinan teks yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Gerakan itu diketahui telah dilarang di Tajikistan pada tahun 2006 silam.

Meski begitu jaksa penuntut tidak menjelaskan artikel mana yang ditulis oleh Sharipov yang diidentifikasi sebagai ekstrimis.

Namun, perlu diketahui bahwa penangkapan Sharipov dilakukan ketika Tajikistan bersiap untuk mengadakan pemilihan parlemen pada bulan Maret, serta pemilihan presiden pada bulan November mendatang.

Sharipov sendiri merupakan tokoh yang populer di televisi pemerintah Tajikistan sebelum dia "banting setir" dan fokus pada penulisan untuk outlet independen, di mana dia berkomentar tentang kesulitan yang dihadapi umat Islam dalam mengamati iman mereka di Tajikistan.

Di masa lalu, tepatnya pada tahun 2012, Sharipov pernah dipukuli oleh sekelompok orang tidak dikenal, tidak lama setelah dia mencoba mendirikan organisasi sipil yang ditujukan untuk memerangi divisi regional. Para penyerangnya hingga saat ini tidak pernah tertangkap.

Diketahui bahwa lebih dari 90 persen populasi di Tajikistan menganut agama Islam. Namun pemerintah negara itu sekuler dan waspada dengan popularitas agama.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya