Berita

Mantan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk/Net

Global

Pasca Brexit, Mantan Presiden Dewan Eropa: UE Akan Buka Pintu Jika Skotlandia Mau Gabung

MINGGU, 02 FEBRUARI 2020 | 22:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk menilai bahwa akan ada antusiasme luas di Uni Eropa jika Skotlandia mengajukan permohonan untuk bergabung kembali dengan blok tersebut, bila wilayah tersebut telah merdeka.

Dalam pernyataannya akhir pekan ini, Tusk mengatakan bahwa dia bersimpati dengan keinginan banyak orang Skotlandia untuk bergabung kembali dengan Uni Eropa pasca Brexit, atau hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.

"Saya ingin menghentikan diri saya untuk mengatakan sesuatu yang terlalu tumpul. Terkadang saya merasa saya orang Skotlandia. Saya sangat Skotlandia sekarang, terutama setelah Brexit," katanya dalam sebuah kesempatan wawancara dengan BBC.


"Secara emosional, saya tidak ragu semua orang akan antusias di sini, di Brussels dan lebih luas di Eropa, tetapi kami masih memiliki perjanjian dan formalitas. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya tentang emosi kita, ada perasaan yang tulus. Anda hanya akan menyaksikan, saya kira, empati," sambungnya, seperti dikabarkan ulang The Guardian (Minggu, 2/2).

Untuk diketahui bahwa dalam referendum Brexit yang digelar tahun 2016 lalu, 62 persen warga Skotlandia memilih untuk Inggris tetap berada di dalam Uni Eropa.

Sejak saat itu, setiap pemilu yang digelar selalu menunjukkan lebih dari 70 persen dukungan warga Skotlandia ditujukkan kepada partai-partai yang mendukung referendum Uni Eropa kedua atau membatalkan Brexit.

Dengan kata lain, mayoritas warga Skotlandia menginginkan agar Inggris tetap menjadi bagian dari Uni Eropa.

Sementara itu, Tusk mengakui bahwa masalah hukum signifikan yang dihadapi Skotlandia adalah untuk menjadi mandiri serta mulai dari awal proses penerimaan kembali ke Uni Eropa, jika suatu saat merdeka dan ingin bergabung.
"Pada saat yang sama, saya harus menghormati. Saya tahu betapa pentingnya kata 'kedaulatan', 'integritas' dalam debat di Inggris. Saya pikir itu bukan peran saya untuk campur tangan, meskipun saya bersimpati," kata Tusk.
"Jika Anda bertanya kepada saya tentang keadaan hukum, kami harus berada di sini dengan sangat hati-hati. Kami memiliki perjanjian kami sendiri," sambungnya.

"Tentu saja, Anda selalu dapat menafsirkan perjanjian dengan cara yang sangat berbeda. Tetapi jika saya mengerti dengan baik, satu-satunya penafsiran yang dibenarkan adalah bahwa jika sesuatu seperti, Anda tahu, kemerdekaan Skotlandia terjadi, maka kita memerlukan proses baru secara teratur. Tidak ada yang otomatis. Situasi baru, negara baru. Maka itu berarti proses baru," demikian Tusk.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya