Berita

Publika

Salah Arah Pembangunan

MINGGU, 02 FEBRUARI 2020 | 11:51 WIB

HAMPIR tak ada provinsi yang bebas banjir pada awal tahun 2020 ini.

Di samping Jakarta, kita melihat banjir kali kini cukup parah melanda antara lain Lebak, Bandung, Surabaya, Karawang, Bondowoso; serta daerah luar Jawa seperti Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Timur.

Dan hampir semua daerah yang terkena banjir di musim hujan itu umumnya mengalami kekeringan di musim kemarau.


Bagi banyak daerah tadi: bencana terjadi hampir sepanjang tahun. Tidak hanya di musim penghujan, melainkan juga di musim kemarau.

Kita belum menghitung bencana lain: polusi, pencemaran sungai, longsor, dan wabah penyakit akibat bencana banjir misalnya.

Kerugian akibat bencana itu tak hanya bersifat materi bagi tiap individu. Tapi juga terhentinya aktivitas ekonomi (tak ada pertanian ketika banjir maupun kemarau kering).

Bencara juga cenderung memicu ketimpangan dan kemiskinan. Orang kaya mudah memulihkan diri setelah bencana; bagi orang miskin, bencana seringkali menghabisi segala yang mereka punya.

Banjir di musim hujan dan kering di musim kemarau menandai rusaknya tata air: hilangnya hutan resapan, erosi kawasan lereng, sedimentasi di sungai-sungai. Sebaliknya dari bermanfaat, limpasan air (run-off) merusak apa saja yang ada di permukaan tanah.

Jelas, itu menandakan rusaknya lingkungan kita, dan merupakan bencana nasional, mengingat hampir terjadi di mana-mana, tak hanya di Jawa.

Kita melihat, tak hanya pemerintah pusat dan daerah gagap menghadapi bencana (yang hampir terjadi setiap tahun); mereka tak pernah sampai pada renungan lebih mendalam kenapa itu semua terjadi sehingga bisa mencegah dan meminimalkannya.

Saatnya untuk mengakui bahwa berbagai bencana tadi diakibatkan oleh konsep pembangunan yang salah arah: mengedepankan pembangunan fisik serta ekonomi jangka pendek; mengabaikan alam yang pada akhirnya akan menghancurkan capaian fisik dan ekonomi tadi.

Melindungi warga negara dari ancaman bencana adalah salah satu tanggungjawab terpenting pemerintah (pusat maupun daerah).

Melihat luasnya dan seringnya bencana terjadi, kita layak bertanya benarkah mereka telah menunaikan kewajiban, setelah mereka dipilih lewat pemilihan yang penuh konflik dan berbiaya mahal?

Farid Gaban

Wartawan Senior

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya