Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani/RMOL
Jakarta sebagai kota metropolitan harus rela melepas predikatnya sebagai ibukota negara setelah Presiden Joko Widodo menetapkan pemindahan ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Namun, status Jakarta paska tidak lagi menyandang ibukota sampai detik ini belum diputuskan, dan masih menjadi pertanyaan.
"Buat saya, jauh lebih penting memikirkan mengurangi beban Jakarta. Mau statusnya apa, kalau jadi pindah ibukota, beban dan masalah Jakarta tidak hilang serta merta," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/1).
Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyatakan, DPRD selama ini menjalankan amanat undang-undang guna memastikan yang terbaik bagi pembangunan Jakarta.
"Artinya kalau sudah ada opsi-opsi yang diajukan oleh DPR RI dalam pembahasan, maka kita akan jadikan kajian juga," jelasnya.
Saat membangun ibukota baru, lanjut Zita, permasalahan yang ditinggalkan di Jakarta juga harus dipersiapkan perencanaannya.
Untuk lima tahun ke depan, dirinya meminta harus ada panduan kerja yang jelas sehingga harapan Jakarta yang bebas banjir, perkampungan kumuh, dan kemacetan, dapat terwujud.
"Soal status, saya kira daerah bekas ibukota kita juga tidak ada yang berstatus khusus. Misalnya DIY kan lebih pada alasan sejarah mendapat hak istimewa, bukan karena ibukota. Kalau ada status, ya jangan sampai hanya tempelan," demikian Zita Anjani.
