Setelah Tidak Menyandang Ibukota Negara, Jakarta Bisa Jadi Pusat Bisnis Dan Wisata

Presiden Joko Widodo telah bulat hati memindahkan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan perpindahan tersebut, otomatis status Jakarta yang semula menyandang ibukota negara akan mengalami perubahan.

Namun, sejauh ini status kota yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paska tidak lagi menyandang ibukota negara, masih menjadi pertanyaan.

Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mendukung usulan Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik, yang meminta pemerintah pusat segera melakukan diskusi mendalam mengenai status Jakarta.

"Sebelum dicabut harus dipikirkan akan jadi apa (status Jakarta), juga dipikirkan semua aspeknya termasuk masa depan Jakarta ke depan," ujar Baco saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/1).

Meski belum ada obrolan resmi dengan pemerintah pusat, Baco mengusulkan, jika Jakarta sudah resmi tidak menjadi ibukota, maka ada beberapa aturan yang harus dirubah. Misalnya, soal penunjukan walikota yang wajib dipilih rakyat melalui jalur pilkada.

Kendati begitu, secara keseluruhan Partai Golkar mendukung wacana Presiden Jokowi dalam memindahkan ibukota. Hanya saja, diperlukan komunikasi lebih serius lagi terkait pembahasan status Jakarta nantinya.

"Harapannya Jakarta bisa jadi kota (pusat) bisnis dan wisata," demikian Baco.