Berita

Nadiem Makarim/Net

Nusantara

Debirokratisasi Agar Sistem Tidak Kaku, Nadiem: Pak Presiden Jagoannya

JUMAT, 31 JANUARI 2020 | 06:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mendikbud Nadiem Makarim mengakui ia belajar banyak dari sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama soal debirokratisasi. Ia pun mengakui sosok orang nomor satu di Indonesia itu adalah inspirasinya.

"Saya belajar langsung dari Pak Presiden. Pak presiden ini memang jagoannya debirokratisasi. Saya inspired banget dengan kepemimpinan dia," ujar Nadiem saat memberikan sambutannya dalam seminar Indonesia's Talent Deficit di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Jokowi juga merupakan pekerja keras. Nadiem mengungkapkan bahwa di Kabinet Indonesia maju, Jokowi  bekerja lebih keras daripada yang lain selama 24 jam nonstop.


"BTW (by the way), bagi yang nggak tahu, di Kabinet Indonesia Maju yang kerjanya paling keras itu kerjanya Pak Jokowi. Beneran, itu luar biasa melihat Pak Presiden kerja tuh, dan motivasi dia nggak pernah setop kerja nonstop 24 hours (24 jam)," ungkapnya.

Nadiem mengatakan, selama menjadi menteri, ia telah belajar banyak hal dari Jokowi. Selain berguru soal etos kerja, Nadiem mengakui telah menyerap ilmu seputar debirokratisasi di level pemerintahan.

Hal itu ia sebutkan ketika mendapatkan pernyataan dari audiens seputar peran pemerintah sebagai regulator di bidang pendidikan.

Debirokratisasi, menurut Nadiem, telah membuat sistem pemerintahan menjadi tidak kaku. Ia mencontohkan, debirokratisasi dilakukan untuk mengatur sistem pendidikan tinggi di universitas.

Atas dasar itulah, Nadiem belakangan meluncurkan program Kampus Merdeka yang salah satunya mengatur tentang kemudahan perguruan tinggi untuk membuka program studi baru. Nantinya perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B tidak perlu lagi melalui perizinan program studi (prodi) di Kemendikbud.

Nadiem tidak ingin proses penilaian program studi nantinya berbelit-belit dengan aturan-aturan yang menyulitkan. Menurutnya, regulasi yang dibuat sering kali hanya fokus menyetop 10 persen yang buruk sehingga 90 persen regulasi lainnya rugi karena banyak yang tidak terpakai.

"Kalau pemerintah dapat feedback negative, atau apa kita boleh mengakreditasikan secara langsung bagi yang ada complain, yang ada isu atau data yang aneh. Filsafatnya berubah. Yang tadinya sifat regulator semuanya butuh izin, kita ubah kita me-regulate dengan outcome," sebut Nadiem.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya