Berita

Aksi protes Walhi di depan Gedung Balaikota/RMOL

Politik

Desak Hentikan Revitalisasi Monas, Walhi: Tidak Ada Alasan 'Sudah Terlanjur'

KAMIS, 30 JANUARI 2020 | 16:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai tidak perlu ada proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) di Kawasan Medan Merdeka.

Sebab revitalisasi tersebut dinilai bukannya menambah cantik Monas, namun justru mengorbankan banyak pepohonan yang seharusnya menjadi
kawasan hijau dan resapan air.

"Pengalihfungsian ruang terbuka hijau menjadi beton adalah bentuk lemahnya komitmen pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan lingkungan hidup," ujar aktivis Kampanye Pemulihan Lingkungan Hidup dan HAM Walhi DKI Jakarta, Naibaho, saat menggelar aksi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis (30/1).

"Pengalihfungsian ruang terbuka hijau menjadi beton adalah bentuk lemahnya komitmen pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan lingkungan hidup," ujar aktivis Kampanye Pemulihan Lingkungan Hidup dan HAM Walhi DKI Jakarta, Naibaho, saat menggelar aksi di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Kamis (30/1).

Walhi pun mendesak Pemprov DKI segera menghentikan proyek revitalisasi dan segera mengembalikan Monas ke fungsi awal sebagai ruang terbuka hijau.

"Alasan keterlanjuran tidak dibenarkan hingga kemudian diakomodir dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah DKI Jakarta hari ini tidak boleh mengulangi hal yang sama," tegasnya.

Tak hanya itu, Walhi turut mempertanyakan urgensi dilakukannya revitalisasi kawasan Monas. Dengan kondisi Jakarta yang darurat ekologis dan sangat membutuhkan banyak pohon, seharusnya pohon di Jakarta mendapat perlakuan khusus.

"Seperti pendataan seluruh pohon pohon Jakarta dimulai dari jenis, kondisi, dan monitoring secara rutin untuk melihat kondisi pohon di Jakarta," pungkasnya.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya