Joko Widodo dan Maruf Amin/Net
Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin ada banyak catatan dan evaluasi yang perlu dibenahi. Tapi tidak melulu kritik, prestasi yang dicapai Jokowi-Maruf pun juga patut diapresiasi.
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/1).
Apresiasi pertama adalah soal pembentukan komposisi kabinet yang berhasil menunjuk menteri dari kalangan muda atau milenial dari kalangan non-partai.
"Kehadiran menteri milenial dalam pemerintahan diharapkan mampu memberikan gebrakan, terobosan, ataupun lompatan-lompatan percepatan pembangunan dalam bidang pendidikan sesuai dengan tantangan zaman, pun mampu menjawab tantangan demografi," jelas Ali.
Hal kedua yang menurutnya patut diapresiasi adalah soal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi di periode kedua.
Jokowi tampaknya ingin membangun SDM unggul dengan mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan SDM Tanah Air. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menghimbau agar para menterinya tidak menggunakan cara-cara lama dalam membangun SDM, namun mengembangkan cara-cara baru.
Soal penyederhanaan regulasi yang digagas Jokowi pun perlu diapresiasi. Terlebih lagi soal rencana mantan Walikota Solo ini menerbitkan dua undang-undang, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, yang masing-masing akan menjadi Omnibus Law.
"Upaya Presiden Jokowi menyederhanakan birokrasi juga menuai pujian. Eselonisasi disederhanakan Jokowi menjadi dua level saja dan jabatan eselon akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi," ucap Ali.
Selanjutnya, soal visi Indonesia Maju 2045, menurut Ali, juga dinilai sejumlah kalangan sangat visioner dan memantulkan semangat optimisme.
Di samping hal-hal di atas, apresiasi publik juga muncul seiring dengan rencana pemindahan ibukota baru, penghapusan ujian nasional, kampus merdeka, kartu prakerja dan isu soal kedaulatan NKRI.
