Berita

Lutfi Alfiandi/Net

Politik

Jika Benar Disetrum, Seharusnya Lutfi Ngadu Ke Propam

KAMIS, 23 JANUARI 2020 | 19:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengakuan Lutfi Alfiandi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diragukan. Dalam pengakuan itu, Lutfi yang viral saat demo STM di DPR lantaran membawa bendera merah putih mengaku disetrum oleh penyidik agar mengakui perbuatan menyerang aparat.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan, Lutfi penuh kejanggalan dan layak diragukan.

"Setelah melihat fakta di lapangan, kami meragukan pengakuan yang bersangkutan. Kalau benar disetrum, seharusnya sejak awal dia atau keluarga mengadu ke Propam," kata Edi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/1).


Menurut mantan anggota Kompolnas ini, dalam pemantauannya, pemaksaan, intimidasi apalagi hingga menggunakan instrumen lain seperti setrum sudah sejak lama ditinggalkan oleh Polri dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana.

Pemeriksaan polisi, kata Edi, sudah sangat transparan dan tidak bisa direkayasa, karena setiap ruang pemeriksaan dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV, terlebih pelaku sudah didampingi oleh kuasa hukum.

“Kalau ada saksi dan bukti ada penyiksaan, sebaiknya laporkan ke Propam biar tidak menjadi fitnah terhadap anggota Polri, di lapangan," saran doktor hukum ini.

Edi menilai, pemeriksaan Lutfi sejak awal hingga berkasnya diajukan ke pengadilan, Polda Metro Jaya sudah memproses kasus ini dengan profesional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya