Ilustrasi Laboratorium/Net
Layanan Keamanan Polisi (PST) sedang mempelajari kasus pelanggaran berbagi data dan informasi yang dilakukan dua peneliti di Universitas Sains dan Teknologi Norwegia (NTNU) di Trondheim. Kedua peneliti itu didakwa dengan tuduhan berbagi informasi sensitif dengan Iran.
Sebelumnya, kedua peneliti itu mengundang ilmuwan tamu dari Iran ke laboratorium canggih, tanpa melewati prosedur. Akibatnya, kedua peneliti dituduh berkontribusi terhadap pelanggaran data tentang pembuatan senjata pemusnah massal. Kini, keduanya telah ditangguhkan dari posisi mereka dan dilarang mangakses laboratorium universitas.
Direktur Komunikasi PST, Trond Hugubakken menyampaikan, penelitian yang dilakukan kedua ilmuwan itu penting diketahui apakah terkait dengan pembuatan senjata pemusnah massal.
“Penelitian ini terkait dengan lingkungan yang lebih kecil, termasuk peneliti tamu dari Iran. Pertanyaan kunci bagi kami adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini dapat menjadi penting untuk pembuatan senjata pemusnah massal (WMD)," kata Trond Hugubakken, kepada lembaga penyiaran Norwegia, NRK, Selasa (21/1).
Sampai sekarang, dua karyawan NTNU itu dituduh berkontribusi terhadap pelanggaran data dengan menyediakan akses tidak sah ke sistem komputer. Hugubakken menyatakan, ia akan mendalami kasus ini, dan penyelidikan akan diperluas lagi.
Hugubakken telah melakukan interogasi terhadap keduanya dan sudah mendapatkan bukti teknis. Ia masih akan melakukan investigasi dan membutuhkan waktu yang lama.
Wakil Presiden NTNU untuk penelitian, Bjarne Foss, mengemukakan bahwa para peneliti memiliki akses ke laboratorium, di mana bahan-bahan canggih, seperti paduan logam, dianalisis.
Pasca kejadian ini, ia akan memperketat lagi keamanan laboratorium.
"Kami harus seterbuka mungkin, sementara pada saat yang sama ditutup seperlunya. Sistem harus didasarkan pada rasa saling percaya," kata Foss.
Saat ini Iran tidak diketahui memiliki senjata pemusnah massal (WMD) atau tidak. Namun, negara itu telah menandatangani sejumlah perjanjian yang menolak kepemilikan WMD, termasuk Konvensi Senjata Biologis, Konvensi Senjata Kimia, dan Perjanjian Non-Proliferasi.
Iran memiliki pengetahuan langsung tentang dampak senjata pemusnah massal, karena puluhan ribu tentara dan warga sipil Iran menjadi korban senjata kimia selama Perang Iran-Irak tahun 1980-an.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama dengan anggota ulama lainnya telah mengeluarkan fatwa yang menentang pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata nuklir, seperti disebutkan NRK.
