Tiarap Saat Harga Naik, Pengamat: PDIP Nggak Konsisten Dengan Nilai Wong Cilik

Rencana Pemerintah yang akan mencabut subsidi Elpiji 3 kilogram (kg) pada pertengahan tahun ini, seolah dianggap hal yang biasa oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus yang menyatakan, pada dasarnya subsidi itu bersifat temporer atau sementara waktu.

"Yang kita harus jaga itu daya beli rakyat. Bukan harga elpijinya. Kalau rakyat sanggup beli dengan harga berapa pun, why not?" kata Deddy saat ditemui di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Menanggapi hal tersebut, Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan PDIP untuk tidak lupa diri.

"Partai wong cilik yang selama ini terkenal menolak kenaikan yang berbagai macam di era SBY, kita tahu pada waktu itu PDIP adalah partai oposisi. Sekarang PDIP sepertinya nggak konsisten dengan nilai wong cilik," ungkap Pangi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/1).

Menurut Pangi, PDIP yang saat ini berkuasa, terkesan lupa daratan saat di depan mata terjadi kenaikan seperti elpiji, BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), BPJS, bahan dasar pokok, serta pupuk, dengan diam tiarap dan terlelap.

Sikap PDIP yang demikian, menurut Pangi, sangat sulit untuk partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu bisa memenangkan pemilu tiga kali berturut turut.

"Saya pikir lama-lama orang juga bosan dan jenuh dengan partai berlambang banteng moncong putih ini, karena nggak ada empati dan keberpihakan terhadap wong cilik," pungkasnya.

Hal tersebut dikemukakan Pangi, lantaran PDIP dinilai sudah tidak memiliki sense of politics membela penderitaan rakyat karena kenaikan harga yang ugal ugalan.

"Wajar makin banyak orang stress di Indonesia belakangan, banyak yang nggak bahagia karena tidak sesuai antara pemasukan dan biaya beban hidup yang makin tinggi," tutupnya.