Berita

Petinggi Garda Revolusi Iran (IRGC), Brigadir Jenderal Hassan Shahvarpour/Net

Dunia

Dituduh Langgar HAM Berat, Jenderal Iran Kena Sanksi AS

MINGGU, 19 JANUARI 2020 | 14:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Luar Negerinya mengumumkan telah menjatuhkan sanksi kepada seorang petinggi Garda Revolusi Iran (IRGC), Brigadir Jenderal Hassan Shahvarpour.

Sanksi tersebut diberikan kepada Shahvarpour pada Sabtu (18/1). Alasannya, karena dia yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi pada saat unjuk rasa di wilayah Mahshahr, Iran bagian barat daya, pada November lalu.

Dilaporkan Reuters, sanksi ini diberikan setelah Deplu AS menerima video yang berisi pasukan IRGC melepaskan tembakkannya tanpa peringatan para pengunjuk rasa.


IRGC juga menggunakan kendaraan lapis baja untuk mengepung pengunjuk rasa yang melarikan diri, menembakkan senapan mesin ke kerumuman dan membakar rawa tempat belindung pengunjuk rasa.

Alhasil insiden tersebut menelan korban jiwa sebanyak 148 orang.

Di bawah UU AS, sanksi yang diberlakukan kepada Shahvarpour adalah pelanggaran berat hak asasi manusia, sanksi ini juga diberlakukan kepada anggota keluarga dekat mereka. Tidak disebutkan bentuk sanksi yang dikenakan AS itu.

Selain memberlakukan sanksi atas pengembangan senjata nuklir, AS selama ini memang gencar untuk memberikan sanksi kepada Iran atas isu HAM. Bulan lalu, AS memberikan sanksi kepada tiga pejabat Iran yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi selama dua pekan di Iran pada 15 November lalu. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya