Berita

Diskusi Pansus vs Panja Jiwasraya di Jakarta/RMOL

Politik

Demokrat: Pemerintah Jangan Ketakutan Dengan Pansus Jiwasraya

MINGGU, 19 JANUARI 2020 | 13:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik mega skandal yang diduga terjadi pada asuransi pelat merah Jiwasraya, memunculkan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh DPR.

Namun belakangan usulan pembentukan Pansus itu kian hilang menyusul adanya dorongan pimpinan DPR agar komisi terkait membentuk panitia kerja (Panja) masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi menyatakan, Pemerintah jangan alergi dan takut serta khawatir dengan adanya pansus Jiwasraya ini.


Kejaksaan Agung RI sebenarnya telah menahan lima orang atas Korupsi Jiwasraya. Namun dugaan Didi bukan tidak mungkin ada pelaku lainnya dalam kasus ini.

"Ini enggak cukup kalau kita beri Panja dan kejaksaan. Tetapi harus yang lebih besar untuk bongkar ini, jangan sampai terungkap tidak optimal," katanya saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik bertema 'Kasus Jiwasraya, Panja vs Pansus?' yang digelar di kawasan  Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Menurut Didi, DPR sebagai lembaga politik yang dibayar dari pajak rakyat, kalau tidak bekerja secara optimal adalah kesia-siaan.

Pada dasarnya, Pansus DPR  bukanlah barang baru. Justru melalui rekomendasi Pansus, Didi menegaskan, semakin bisa membantu dalam penyelesaian dan penegak hukum.

"Saya kira kita enggak usah takut. Asal kita bersama punya niat untuk menuntaskan kasus, Pansus adalah pilihan tepat," terang Didi.

"Jelas Pansus dan Panja berbeda. Tapi kalau mau berjalan bersamaan silahkan. Tapi untuk menegakkan Jiwasraya harus ada Pansus," tutupnya. 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya