Berita

Ilustrasi/Net

Global

100 Perusahaan Top Dunia Dituding Sebarkan Disinformasi Soal Iklim Lewat Iklan YouTube

JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 07:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sejumlah perusahaan terbesar di dunia dituding mendanai penyebaran informasi iklim yang salah dengan cara beriklan di YouTube.

Begitu kata kelompok aktivis Avaaz, merujuk pada penelitian yang mereka lakukan. Dalam penelitian tersebut, kelompok ini menemukan bahwa lebih dari 100 merek di dunia memiliki iklan yang berjalan di YouTube yang mengarah pada situs yang secara aktif mempromosikan informasi iklim yang salah.

"Ini bukan tentang kebebasan berbicara, ini tentang iklan gratis yang diberikan YouTube kepada video yang sebenarnya tidak akurat yang berisiko membingungkan orang tentang salah satu krisis terbesar di zaman kita," kata juru kampanye senior dari Avaaz, Julie Deruy.


"YouTube tidak boleh menampilkan, menyarankan, mempromosikan, mengiklankan, atau mengarahkan pengguna ke informasi yang salah," tambahnya, seperti dimuat The Guardian (Kamis, 16/1).

Penelitian itu dilakukan oleh Avaaz dengan cara memeriksa video di YouTube yang didorong ke pengguna ketika mereka mencari kata kunci "pemanasan global", "perubahan iklim", atau "manipulasi iklim". Fokus utama memreka utamanya adalah pada algoritma rekomendasi YouTube.
 
Hasilnya, ditemukan bahwa 16 dari 100 video teratas pada kata kunci "pemanasan global" berisi informasi yang salah. Sedangkan delapan video teratas dari kata kunci "perubahan iklim" dan 21 video teratas dari kata kunci "manipulasi iklim" mengandung informasi yang salah.

"YouTube sebelumnya telah mengambil langkah selamat datang untuk melindungi penggunanya dari teori anti-vaksin dan konspirasi," begitu kutipan dari laporan hasil penelitian Avaaz tersebut.

"Tetapi tidak bertindak dengan kekuatan yang sama terhadap informasi yang salah informasi dan disinformasi yang lebih luas, termasuk informasi iklim yang salah," sambungnya.

Kelompok itu meminta YouTube untuk menerapkan kebijakan baru untuk mencegah penyebaran informasi iklim yang lebih buruk pada platformnya.

Namun pihak YouTube justru mempertanyakan penelitian tersebut. Dalam sebuah pernyataan, YouTube mengatakan laporan Avaaz memiliki masalah transparansi sendiri.

"Kami tidak dapat berbicara dengan metodologi atau hasil Avaaz, dan sistem rekomendasi kami tidak dirancang untuk menyaring atau menurunkan video atau saluran berdasarkan perspektif tertentu," begitu keterangan yang dirilis pihak YouTube.
\ "YouTube memiliki kebijakan iklan ketat yang mengatur tempat iklan diizinkan muncul dan kami memberikan alat pengiklan untuk memilih keluar dari konten yang tidak selaras dengan merek mereka. Kami juga telah berinvestasi secara signifikan dalam mengurangi rekomendasi konten garis batas dan informasi yang berbahaya, dan meningkatkan suara otoritatif di YouTube," tambah keterangan yang sama.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya