Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

100 Perusahaan Top Dunia Dituding Sebarkan Disinformasi Soal Iklim Lewat Iklan YouTube

JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 07:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sejumlah perusahaan terbesar di dunia dituding mendanai penyebaran informasi iklim yang salah dengan cara beriklan di YouTube.

Begitu kata kelompok aktivis Avaaz, merujuk pada penelitian yang mereka lakukan. Dalam penelitian tersebut, kelompok ini menemukan bahwa lebih dari 100 merek di dunia memiliki iklan yang berjalan di YouTube yang mengarah pada situs yang secara aktif mempromosikan informasi iklim yang salah.

"Ini bukan tentang kebebasan berbicara, ini tentang iklan gratis yang diberikan YouTube kepada video yang sebenarnya tidak akurat yang berisiko membingungkan orang tentang salah satu krisis terbesar di zaman kita," kata juru kampanye senior dari Avaaz, Julie Deruy.


"YouTube tidak boleh menampilkan, menyarankan, mempromosikan, mengiklankan, atau mengarahkan pengguna ke informasi yang salah," tambahnya, seperti dimuat The Guardian (Kamis, 16/1).

Penelitian itu dilakukan oleh Avaaz dengan cara memeriksa video di YouTube yang didorong ke pengguna ketika mereka mencari kata kunci "pemanasan global", "perubahan iklim", atau "manipulasi iklim". Fokus utama memreka utamanya adalah pada algoritma rekomendasi YouTube.
 
Hasilnya, ditemukan bahwa 16 dari 100 video teratas pada kata kunci "pemanasan global" berisi informasi yang salah. Sedangkan delapan video teratas dari kata kunci "perubahan iklim" dan 21 video teratas dari kata kunci "manipulasi iklim" mengandung informasi yang salah.

"YouTube sebelumnya telah mengambil langkah selamat datang untuk melindungi penggunanya dari teori anti-vaksin dan konspirasi," begitu kutipan dari laporan hasil penelitian Avaaz tersebut.

"Tetapi tidak bertindak dengan kekuatan yang sama terhadap informasi yang salah informasi dan disinformasi yang lebih luas, termasuk informasi iklim yang salah," sambungnya.

Kelompok itu meminta YouTube untuk menerapkan kebijakan baru untuk mencegah penyebaran informasi iklim yang lebih buruk pada platformnya.

Namun pihak YouTube justru mempertanyakan penelitian tersebut. Dalam sebuah pernyataan, YouTube mengatakan laporan Avaaz memiliki masalah transparansi sendiri.

"Kami tidak dapat berbicara dengan metodologi atau hasil Avaaz, dan sistem rekomendasi kami tidak dirancang untuk menyaring atau menurunkan video atau saluran berdasarkan perspektif tertentu," begitu keterangan yang dirilis pihak YouTube.
\ "YouTube memiliki kebijakan iklan ketat yang mengatur tempat iklan diizinkan muncul dan kami memberikan alat pengiklan untuk memilih keluar dari konten yang tidak selaras dengan merek mereka. Kami juga telah berinvestasi secara signifikan dalam mengurangi rekomendasi konten garis batas dan informasi yang berbahaya, dan meningkatkan suara otoritatif di YouTube," tambah keterangan yang sama.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya