Politik Mahar Akar Korupsi Di Indonesia

Cita-cita Reformasi adalah demokrasi yang tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Sayang, saat ini justru hampir semua lembaga terbukti masih terjangkiti penyakit korupsi atau KKN.

Begitu dikatakan mantan politikus senior Partai Golkar Kabupaten Cirebon era Presiden Soeharto dan awal reformasi 1998, Abdul Halim Paletehan (76), menanggapi kasus penangkapan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

“Saya kira politik mahar itu akar dari semua korupsi di negara Indonesia, generasi (SDM muda) jangan mencontoh para politisi sekarang,” kata Halim, Kamis (16/1).

Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka harus belajar dan meniru kepada para pendiri Bangsa. Mereka rela berkorban segala hal agar Indonesia bisa merdeka.

“Dulu itu tidak ada politik mahar seperti zaman sekarang, yang merajalela di setiap sendi kehidupan,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Ormas PUI Kabupaten Cirebon ini.

Dilaporkan Kantor Berita RMOLJabar, Halim berharap kepada para partai politik di Indonesia, agar menghilangkan praktik politik mahar. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara demokrasi yang maju dengan rakyatnya yang makmur.

“Hilangkan itu, kembali lah mencetak politisi melalui pengkaderan. Karena awal mula korupsi adalah adanya mahar yang harus disetorkan kepada partai politik,” demikian Halim.