Berita

Dmitry Medvedev dan Vladimir Putin/RT

Dunia

Putin Usulkan Perubahan Konstitusi, Pemerintah Rusia Mundur

RABU, 15 JANUARI 2020 | 22:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Rusia secara tidak terduga mengundurkan diri pada hari Rabu (15/1), tidak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perubahan konstitusi.

Pengunduran diri itu disampaikan oleh Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev. Dia mengatakan bahwa dia mundur agar dapat memberikan ruang kepada Putin untuk melakukan perubahan.

Kata Medvedev yang merupakan sekutu lama Putin, gagasan serta usulan Putin mengenai beberapa amandemen terhadap konstitusi Rusia merupakan perubahan substansial.


"Dalam konteks ini, jelas bahwa, sebagai pemerintah, kita harus memberikan presiden dengan kemampuan untuk membuat semua keputusan, yang diperlukan untuk melaksanakan rencana yang diusulkan," kata Medvedev saat mengumumkan pengunduran diri secara massal.

Pengumuman itu dia sampaikan di televisi pemerintah sambil duduk di sebelah Putin.

Dalam kesempatan yang sama, Putin mengucapkan terimakasih kepada Medvedev atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Putin mengatakan bahwa Medvedev akan mengambil pekerjaan baru sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia, yang diketuai Putin.

Dikabarkan Russia Today, di bawah rencana perubahan konstitusi yang didorong Putin, Duma Negara yang merupakan majelis rendah parlemen akan diberikan kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri dan anggota kabinet lainnya. Sementara, aturan yang berlaku saay ini, Duma Negara hanya dapat menyetujui pencalonan mereka.

Selain itu, dalam rencana yang sama, akan dibentuk badan konsultasi, Dewan Negara, perlengkapan tetap dengan status dan perannya dituliskan ke dalam konstitusi.

Putin menilai bahwa Dewan Negara akan bekerja efektif memastikan masalah yang paling penting bagi warga Rusia secara menyeluruh.

"Ini adalah perubahan yang sangat serius pada sistem politik," kata Putin.

"Itu akan meningkatkan peran dan signifikansi parlemen negara, dari partai-partai parlementer, dan independensi serta tanggung jawab perdana menteri," sambungnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya