Berita

Dmitry Medvedev dan Vladimir Putin/RT

Dunia

Putin Usulkan Perubahan Konstitusi, Pemerintah Rusia Mundur

RABU, 15 JANUARI 2020 | 22:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Rusia secara tidak terduga mengundurkan diri pada hari Rabu (15/1), tidak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perubahan konstitusi.

Pengunduran diri itu disampaikan oleh Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev. Dia mengatakan bahwa dia mundur agar dapat memberikan ruang kepada Putin untuk melakukan perubahan.

Kata Medvedev yang merupakan sekutu lama Putin, gagasan serta usulan Putin mengenai beberapa amandemen terhadap konstitusi Rusia merupakan perubahan substansial.


"Dalam konteks ini, jelas bahwa, sebagai pemerintah, kita harus memberikan presiden dengan kemampuan untuk membuat semua keputusan, yang diperlukan untuk melaksanakan rencana yang diusulkan," kata Medvedev saat mengumumkan pengunduran diri secara massal.

Pengumuman itu dia sampaikan di televisi pemerintah sambil duduk di sebelah Putin.

Dalam kesempatan yang sama, Putin mengucapkan terimakasih kepada Medvedev atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Putin mengatakan bahwa Medvedev akan mengambil pekerjaan baru sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia, yang diketuai Putin.

Dikabarkan Russia Today, di bawah rencana perubahan konstitusi yang didorong Putin, Duma Negara yang merupakan majelis rendah parlemen akan diberikan kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri dan anggota kabinet lainnya. Sementara, aturan yang berlaku saay ini, Duma Negara hanya dapat menyetujui pencalonan mereka.

Selain itu, dalam rencana yang sama, akan dibentuk badan konsultasi, Dewan Negara, perlengkapan tetap dengan status dan perannya dituliskan ke dalam konstitusi.

Putin menilai bahwa Dewan Negara akan bekerja efektif memastikan masalah yang paling penting bagi warga Rusia secara menyeluruh.

"Ini adalah perubahan yang sangat serius pada sistem politik," kata Putin.

"Itu akan meningkatkan peran dan signifikansi parlemen negara, dari partai-partai parlementer, dan independensi serta tanggung jawab perdana menteri," sambungnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya