Berita

Dmitry Medvedev dan Vladimir Putin/RT

Dunia

Putin Usulkan Perubahan Konstitusi, Pemerintah Rusia Mundur

RABU, 15 JANUARI 2020 | 22:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Rusia secara tidak terduga mengundurkan diri pada hari Rabu (15/1), tidak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perubahan konstitusi.

Pengunduran diri itu disampaikan oleh Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev. Dia mengatakan bahwa dia mundur agar dapat memberikan ruang kepada Putin untuk melakukan perubahan.

Kata Medvedev yang merupakan sekutu lama Putin, gagasan serta usulan Putin mengenai beberapa amandemen terhadap konstitusi Rusia merupakan perubahan substansial.


"Dalam konteks ini, jelas bahwa, sebagai pemerintah, kita harus memberikan presiden dengan kemampuan untuk membuat semua keputusan, yang diperlukan untuk melaksanakan rencana yang diusulkan," kata Medvedev saat mengumumkan pengunduran diri secara massal.

Pengumuman itu dia sampaikan di televisi pemerintah sambil duduk di sebelah Putin.

Dalam kesempatan yang sama, Putin mengucapkan terimakasih kepada Medvedev atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Putin mengatakan bahwa Medvedev akan mengambil pekerjaan baru sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia, yang diketuai Putin.

Dikabarkan Russia Today, di bawah rencana perubahan konstitusi yang didorong Putin, Duma Negara yang merupakan majelis rendah parlemen akan diberikan kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri dan anggota kabinet lainnya. Sementara, aturan yang berlaku saay ini, Duma Negara hanya dapat menyetujui pencalonan mereka.

Selain itu, dalam rencana yang sama, akan dibentuk badan konsultasi, Dewan Negara, perlengkapan tetap dengan status dan perannya dituliskan ke dalam konstitusi.

Putin menilai bahwa Dewan Negara akan bekerja efektif memastikan masalah yang paling penting bagi warga Rusia secara menyeluruh.

"Ini adalah perubahan yang sangat serius pada sistem politik," kata Putin.

"Itu akan meningkatkan peran dan signifikansi parlemen negara, dari partai-partai parlementer, dan independensi serta tanggung jawab perdana menteri," sambungnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya