Berita

Dmitry Medvedev dan Vladimir Putin/RT

Dunia

Putin Usulkan Perubahan Konstitusi, Pemerintah Rusia Mundur

RABU, 15 JANUARI 2020 | 22:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Rusia secara tidak terduga mengundurkan diri pada hari Rabu (15/1), tidak lama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perubahan konstitusi.

Pengunduran diri itu disampaikan oleh Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev. Dia mengatakan bahwa dia mundur agar dapat memberikan ruang kepada Putin untuk melakukan perubahan.

Kata Medvedev yang merupakan sekutu lama Putin, gagasan serta usulan Putin mengenai beberapa amandemen terhadap konstitusi Rusia merupakan perubahan substansial.

"Dalam konteks ini, jelas bahwa, sebagai pemerintah, kita harus memberikan presiden dengan kemampuan untuk membuat semua keputusan, yang diperlukan untuk melaksanakan rencana yang diusulkan," kata Medvedev saat mengumumkan pengunduran diri secara massal.

Pengumuman itu dia sampaikan di televisi pemerintah sambil duduk di sebelah Putin.

Dalam kesempatan yang sama, Putin mengucapkan terimakasih kepada Medvedev atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Putin mengatakan bahwa Medvedev akan mengambil pekerjaan baru sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia, yang diketuai Putin.

Dikabarkan Russia Today, di bawah rencana perubahan konstitusi yang didorong Putin, Duma Negara yang merupakan majelis rendah parlemen akan diberikan kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri dan anggota kabinet lainnya. Sementara, aturan yang berlaku saay ini, Duma Negara hanya dapat menyetujui pencalonan mereka.

Selain itu, dalam rencana yang sama, akan dibentuk badan konsultasi, Dewan Negara, perlengkapan tetap dengan status dan perannya dituliskan ke dalam konstitusi.

Putin menilai bahwa Dewan Negara akan bekerja efektif memastikan masalah yang paling penting bagi warga Rusia secara menyeluruh.

"Ini adalah perubahan yang sangat serius pada sistem politik," kata Putin.

"Itu akan meningkatkan peran dan signifikansi parlemen negara, dari partai-partai parlementer, dan independensi serta tanggung jawab perdana menteri," sambungnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya