Berita

Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koizumi/Reuters

Global

Baru Dikaruniai Bayi, Menteri Lingkungan Jepang Ambil Cuti Melahirkan

RABU, 15 JANUARI 2020 | 13:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan bahwa dia akan mengambil cuti melahirkan selama dua minggu.

Ini adalah kali pertama seorang menteri di kabinet Jepang secara terbuka berkomitmen untuk mengambil cuti semacam itu.

Diketahui bahwa pria 38 tahun yang menikah dengan seorang mantan pembaca acara televisi itu baru dikaruniai seorang bayi.


Dalam sebuah pertemuan kementerian pada Rabu (15/1), dia mengatakan bahwa keputusan cuti itu diambil karena dia merasa kesulitan untuk menyeimbangkan tugasnya sebagai menteri dan keinginannya untuk menemani bayinya.
"Saya ingin mengambil cuti selama dua minggu secara fleksibel, membuat pengecualian untuk tugas-tugas publik yang penting," kata Koizumi, seraya menambahkan bahwa dia berharap keputusannya akan membantu mengubah persepsi dan mendorong ayah lain untuk mengikutinya.

Langkah Koizumi disambut positif oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga. Dia berharap bahwa langkah Koizumi bisa memberikan dampak positif pada laki-laki lainnya yang menjadi ayah.

"Penting untuk menciptakan suasana tempat kerja yang kondusif dan penerimaan sosial serta dukungan bagi para pria untuk meminta dan mengambil cuti orang tua," ujarnya.

Untuk diketahui bahwa kebijakan cuti melahirkan di Jepang termasuk yang paling "dermawan" di dunia. Pasalnya, kebijakan yang berlaku, memberikan cuti yang dibayar sebagian, hingga satu tahun kepada pria dan wanita yang baru memiliki bayi. Kebijakan bahkan lebih akomodatif bagi pekerja pemerintah.

Meski begitu, seperti dikabarkan Channel News Asia, hanya 6 persen ayah yang mengambil cuti melahirkan. Sementara di kalangan wanita, ada lebih dari 80 persen ibu yang mengambil cuti melahirkan. Namun di antara mereka, lebih dari 70 persen hanya mengambil cuti kurang dari dua minggu.

Sejumlah aktivis menilai bahwa hal itu terjadi akibat adanya tekanan dari pengusaha dan masyarakat yang menghargai jam kerja yang panjang.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya