Berita

Abraham Samad/Net

Politik

Abraham Samad: Seharusnya OTT Dan Geledah Itu Bareng!

MINGGU, 12 JANUARI 2020 | 17:07 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kasus suap yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan cukup menyita perhatian publik.

Sorotan itu tertuju kepada nama Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut-sebut turut terseret dalam kasus ini.

Sementara mantan Ketua KPK Abraham Samad justru menyoroti kinerja lamban dari eks jajarannya salam mengungkap kasus.


Salah satunya, mengenai penggeledahan. Pada Kamis (9/1) lalu, tim penyidik KPK gagal masuk ke ruang pengurus di DPP PDIP.

Kini beredar kabar bahwa penggeledahan sejumlah tempat yang diduga bersinggungan dengan kasus ini akan digelar pada pekan depan. Tepatnya setelah izin dari Dewan Pengawas KPK dikantongi.

“Tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat-cepatnya,” ujar Samad dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (12/1).

Bukti perlu ditemukan secara cepat agar pihak-pihak yang diduga terlibat tidak menghilangkannya terlebih dahulu.

“Itulah mengapa sebelum ini, OTT dan geledah itu selalu barengan waktunya,” sindirnya.

Pelaksana tugas (Plt) Jurubicara KPK Ali Fikri mengurai bahwa kedatangan tim KPK pada Kamis lalu bertujuan untuk KPK Line pada ruang tertentu di gedung kantor DPP PDIP.

Ali membantah pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyebut tim tidak dibekali surat izin. Tim KPK, kata Ali, sudah dibekali surat tugas lengkap. Surat itu bahkan sudah ditunjukkan ke petugas satpam penjaga gedung.

Namun demikian, satpam penjaga tidak langsung mempersilakan tim KPK masuk. Mereka memerlukan izin atasan.

“Dan ternyata lama, sedangkan tim juga harus bergeser mengamankan tempat lain karena diburu waktu 1 x 24 jam, maka tim bergeser ke KPU dan rumah dinas Pak WSE (Wahyu Setiawan),” urainya.

Pada akhirnya, tim KPK batal memasang KPK Line di ruang tertentu di Kantor DPP PDIP. Selain izin yang lama dari penjaga gedung dan tim KPK diharuskan bergeser ke tempat lain, di hari itu juga dilakukan gelar perkara di gedung KPK.

Kemudian kasus itu masuk dalam tahap penyidikan.

“Saat ini pemasangan kpk line kenapa tidak dilakukan? Karena saat ini sudah naik tahap penyidikan. Ini perlu saya sampaikan agar tidak ada persepsi yang salah,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya