Berita

Ilustrasi KPU/Net

Hukum

JPPR: OTT Wahyu Setiawan Tunjukkan KPU Sudah Runtuh

KAMIS, 09 JANUARI 2020 | 03:19 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Operasi tangkap tangan (OTT) yang menciduk Wahyu Setiawan menunjukkan otoritas moral Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah runtuh.

Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mengatakan, OTT komisioner KPU tersebut berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi dan KPU secara kelembagaan.

"Sebagai lembaga yang independen dan mengedepankan integritas, ternyata telah meruntuhkan integritas moralnya dengan praktik korupsi," kata Alwan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/1).


JPPR menyayangkan OTT Wahyu Setiawan. Meski sebelumnya lembaga antirasuah itu juga pernah melakukan OTT terhadap anggota KPU Mulyana W. Kusumah tahun 2005 silam.

Menurut Alwan, OTT ini menjadi tidak linear dengan semangat KPU yang ingin melarang mantan napi koruptor maju pada Pilkada.

"Pada lain hal, kejadian tersebut juga sangat berdampak pada tahapan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah," ujar Alwan.

Dalam kasus OTT Wahyu Setiawan, JPPR secara tegas menyatakan kepada penegak hukum segera memberikan tindakan hukum kepada siapapun yang melakukan indikasi korupsi di lingkungan KPU.

"OTT Wahyu Setiawan ini sebagai momentum KPU untuk membersikan lembaga dari oknum yang koruptor. JPPR meminta KPU membuka ke publik secara objektif siapa yang memberikan suap, dan apa indikasinya," tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya