Bantah Skandal Jiwasraya Tidak Terkait Biaya Pilpres 2019, PDIP Dorong Bentuk Pansus

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pastikan isu soal skandal PT Asuransi Jiwasraya gagal bayar polis nasabah untuk biaya Pilpres 2019 dinilai tak berdasar.

Justru, PDIP mendorong agar skandal Jiwasraya yang mengakibatkan negara merugi Rp13,7 triliun itu segera terbongkar.

Begitu ditegaskan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

"Sejak awal PDIP mempunyai komitmen untuk mengedepankan demokrasi berkeadaban dengan tidak menggunakan alat kekuasaan negara. Apalagi sampai terjadi manipulasi keuangan, itu suatu hal yang ditentang PDIP," kata Hasto.

Karena itu, kata Hasto, PDIP mendorong agar rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menuntaskan kasus Jiwasraya dapat segera terealisasi.

"Termasuk Pansus, itu kan kesepakatan di DPR, sekiranya langkah itu akan memberikan dukungan pengungkapan kasus tersebut. Kami akan memberikan dukungan," katanya mantap.

Lebih lanjut, PDIP juga meminta semua pihak untuk mengedepankan langkah hukum terkait skandal Jiwasraya ini. Salah satunya, dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait agar segera menangkap terduga pelaku dibalik skanda Jiwasraya.

"Kejahatan kerah putih termasuk financial engineering harus diatasi dengan mengedepankan hukum dan memberikan hukum setimpal kepada mereka," pungkasnya.