Berita

Ujang Komaruddin/Net

Politik

Kapal Perang China Masih Mondar-Mandir Di Natuna, Pengamat: Jangan Dibiarkan, Usir!

RABU, 08 JANUARI 2020 | 11:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keberadaan kapal perang milik Pemerintah Komunis China yang masih berkeliaran di perairan Natuna bagian utara tidak bisa didiamkan begitu saja. Pemerintah diminta tegas terkait keberadaan kapal-kapal China itu.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (8/1).

"Jika kapal perang China masih mondar-mandir dan itu sudah memasuki batas wilyah Indonesia, maka harus diusir. Jangan dibiarkan," kata Ujang.


Menurut Ujang, pemerintah tidak boleh lembek jika menyangkut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih, kapal-kapal milik China tanpa izin melintasi batas wilayah Indonesia.

"Harusnya protes dan mengusir kapal-kapal yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin," tegas pengamat politik dari Universitas Al-Azhar ini.

Demikian halnya dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kepulauan Natuna Riau hari ini semestinya menunjukkan tindakan tegas terhadap Pemerintah Komunis China yang telah melintasi batas wilayah tanpa izin, dan mengklaim sepihak kepemilikan teritorial Indonesia.

"Jangan biarkan kedaulatan NKRI diinjak-injak. Tak boleh ada sejengkal tanah dan perairan Indonesia yang bisa diklaim negara lain," tandasnya.

Tidak hanya kapal nelayan dan kapal coast guard China yang berada di Perairan Natuna, kapal perang China juga mondar-mandir di wilayah kedaulatan NKRI. Sedikitnta terdapat dua kapal fregat China di perairan Natuna.

Sekadar informasi, kapal fregat merupakan kapal perang berukuran sedang, yang memiliki bobot antara 1.100-2.800 ton, dapat bergerak lincah dan cepat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya