Berita

Protes warga AS menolak perang dengan Iran/RT

Global

Demokrat Mau Batasi Aksi Militer Trump Terhadap Iran Lewat Resolusi

SENIN, 06 JANUARI 2020 | 21:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat akan memberikan suara pada resolusi untuk membatasi kemampuan Presiden Donald Trump untuk berperang melawan Iran.

Hal itu dipastikan oleh Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi awal pekan ini. Dia menegaskan bahwa resolusi itu diperlukan dengan alasan bahwa Kongres harus mencegah Gedung Putih dari upaya yang dapat membahayakan kehidupan warga Amerika Serikat.

Dalam sebuah surat kepada rekan-rekan sesama politisi Demokrat, Pelosi menekankan bahwa Kongres memiliki tanggung jawab untuk menghentikan eskalasi serius dengan Iran yang dapat membahayakan diplomat Amerika Serikat dan anggota layanan lainnya.


Dia mengatakan bahwa DPR akan menggelar pemungutan suara pada resolusi "Kekuatan Perang" akhir pekan ini.

Politisi Demokrat tersebut menekankan bahwa resolusi itu bertujuan untuk membatasi tindakan militer Trump teradap Iran.

"(Resousi) itu menegaskan kembali tanggung jawab pengawasan yang telah lama ditetapkan oleh Kongres dengan mengamanatkan bahwa jika tidak ada tindakan Kongres lebih lanjut diambil, permusuhan militer Administrasi sehubungan dengan Iran berhenti dalam waktu 30 hari," tambahnya, seperti dikabarkan Russia Today.

Pelosi juga menekankan bahwa resolusi itu diperlukan untuk menegaskan kembali pengawasan Kongres atas kekuatan perang, terutama karena Trump tidak berkonsultasi dengan anggota parlemen sebelum melakukan serangan pesawat tak berawak yang menewaskan jenderal top Iran Qassem Soleimani pekan lalu, yang memperburuk ketegangan dengan Iran.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya