Komisi I DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas Soal Natuna

Pemerintah Indonesia tak boleh memberi angin kepada upaya Pemerintah Komunis China yang memasuki wilayah Natuna. Tidak boleh main-main ketika menyangkut kedaulatan NKRI.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap keberadaan kapal-kapal coast guard China di perairan Natuna.

Langkah pemerintah Indonesia dengan melayangkan nota protes belum cukup. Tetap harus diikuti dengan tindakan tegas dan terukur.

"Kalau terbukti, beri tindakan tegas, terukur, dan jelas. Kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI," kata Kharis melalui keterangannya di Jakarta, Jumat malam (3/1).

Tak hanya itu, Kharis juga memintah Pemerintah Komunis China untuk tak asal klaim kawasan. Apalagi, wilayah tersebut sudah diakui oleh hukum internasional sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Sebelumnya, jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengklaim memiliki kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut Cina Selatan, yang memang letaknya dekat dengan Natuna.

"Hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.