Berita

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas/Net

Global

Israel Pangkas Dana 43 Juta Dolar AS, Palestina Semakin Tercekik

SENIN, 30 DESEMBER 2019 | 08:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Israel akan menahan sekitar 43 juta dolar AS dalam bentuk penyerahan pajak kepada Otoritas Palestina (PA) dalam waktu dekat.

Menurut keterangan yang dirilis oleh Kabinet Keamanan Israel akhir pekan kemari (Minggu, 29/12), hal ini dilakukan karena mereka mengklaim bahwa sumber dana tersebut digunakan untuk mendukung keluarga militan di Palestina yang terbunuh atau terluka.

Keputusan tersebut mengikuti pemangkasan dana serupa oleh Israel pada bulan Februari lalu dengan alasan untuk mengimbangi pembayaran PA kepada para militan Palestina yang dipenjara.


PA membalas hal itu dengan memboikot semua penyerahan pajak selama lebih dari setengah tahun.

Untuk diketahui bahwa si bawah kesepakatan perdamaian sementara dari tahun 1990an, Israel memungut pajak atas nama Palestina, yang menempatkan jumlah saat ini mencapai 222 juta dolar AS per bulan.

Namun pasang-surut diplomasi dan pembicaraan yang terhenti sejak 2014, membuat Israel terkadang menahan uang tersebut sebagai bentuk protes atau tekanan.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut bahwa pihaknya akan sangat dirugikan.

"Ini (keputusan Israel) akan sangat merugikan kami," kata Abbas kepada anggota partainya Fatah di pusat kota Palestina Ramallah.

"Tapi kami punya hak dan kami tidak akan takut," tegasnya seperti dimuat Reuters.

Di sisi lain Abbas juga mengakui bahwa dana tersebut kerap digunakan untuk membayar tunjangan kepada keluarga-keluarga Palestina yang dipenjara atas tuduhan keamanan atau mereka yang terbunuh atau terluka oleh pasukan Israel.

"Sudah terlalu lama, kami mengizinkan PA untuk membayar gaji kepada teroris. Pesta itu sudah berakhir," kata Wakil Menteri Pertahanan Israel Avi Dichter di Twitter.

Pemangkasan ini diperkirakan akan semakin mencekik Palestina yang telah kekurangan dana.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga mengeluarkan undang-undang tahun lalu untuk mengurangi bantuan ke PA secara tajam kecuali jika PA menghentikan pemberian tunjangan semacam itu.

Bukan hanya itu, Amerika Serikat juga memangkas bantuan ratusan juta dolar untuk organisasi kemanusiaan dan lembaga Amerika Serikat yang membantu Palestina.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya