Orang Dekat Gus Dur Pasti Paham Alasan Rizal Ramli “Sodok” NU

Kritik yang dilancarkan tokoh nasional DR Rizal Ramli bahwa akar rumput kaum Nahdliyin adalah plat hitam dan anti politik uang sempat menuai kritik. Salah satunya dari akun @Netizen_NU.

Akun ini meminta Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut memahami konteks sebelum berbicara dan tidak asal menuduh.

Menanggapi itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi angkat bicara. Menurutnya, apa yang disampaikan akun tersebut bukan cerminan orang yang dekat dengan almarhum Gus Dur.

Pasalnya orang yang dekat dengan Gus Dur pasti akan senang dan paham dengan maksud Rizal Ramli.

“Yang hatinya dekat dengan Gus Dur seperti Cak Anam (mantan Ketua DPW PKB Jatim, Choirul Anam), dijamin senang dan paham kenapa Pak RR "nyodok" (PB)NU,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Minggu (29/12).

Adhie yang pernah dipercaya Gus Dur sebagai jurubicara presiden, mengingatkan bahwa Rizal Ramli merupakan orang non NU yang paling sering dimintai Gus Dur untuk menjaga para nahdliyin.

“Terutama kalangan intelektualnya agar tetap istiqomah,” tekannya.

Rizal Ramli sempat menyinggung mengenai plat hitam, sebuah analogi yang digunakan untuk menggambarkan akar rumput kaum nahdliyin.

Analogi plat hitam digunakan Rizal Ramli untuk mengomentari pernyataan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj yang tengah viral terkait relasi antara warga NU dan penguasa sebelum dan sesudah pemilihan presiden.

Baca: Rizal Ramli: NU Dijadikan Kendaraan Plat Merah

Menurut Rizal Ramli, NU menjadi “tampak kecil” karena ulah pemimpin-pemimpin formal di organisasi umat Muslim terbesar di dunia itu.  

Pria yang oleh Gus Dur diberi nama Gus Romli itu mengatakan, pemimpin formal NU menjadikan NU sebagai “kendaraan dinas”, dan menggunakan plat merah.

Plat merah adalah warna plat kendaraan untuk kendaraan dinas pemerintah.

Padahal, kata Rizal Ramli lagi mengingatkan, akar rumput kaum Nahdliyin adalah plat hitam.  

NU sejatinya bukan kendaraan milik pemerintah, melainkan organisasi masyarakat yang berjuang untuk keadilan dan kemakmuran.