Lapangan di desa nangewer yang terbengkalai/RMOLJabar
Dugaan korupsi hibah Kemenpora pada 8 desa di Kabupaten Purwakarta seperti berjalan di tempat. Pihak kepolisian tak kunjung menetapkan tersangka meski sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.
Dugaan penyimpangan ini sebenarnya sudah masuk tahap penyelidikan dan jajaran Polres Purwakarta pun telah memeriksa sejumlah saksi. Namun, perkara ini tak jelas juntrungannya. Polisi tak kunjung menetapkan tersangka.
Dikabarkan Kantor Berita RMOLJabar, kepolisian telah memanggil delapan kades yang diduga terlibat dalam penyimpangan dana hibah itu.
“Sudah kami panggil dan sedang kami dalami,†ujar Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Handreas Ardian, belum lama ini.
Terpisah, Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), Hikmat Ibnu Aril berharap penegak hukum dapat segera mengungkap dugaan korupsi hibah untuk pengadaan sarana olahraga tersebut.
“Saya yakin pihak kepolisian dapat membongkar perkara ini dan siapapun yang terlibat harus diungkap,†kata Aril.
Dia meminta, siapapun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika telah memenuhi unsur, segera ditetapkan sebagai tersangka untuk kemudian dimejahijaukan.
“Tanpa pandang bulu, apakah itu kepala desa, anggota legislatif atau sipapun itu,†tegasnya.
Awalnya, lewat program satu desa satu lapangan olahraga, Pemerintah berharap dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang olahraga. Apa lacur, justru terjadi penyimpangan pada program ini.
Sementara itu, 8 desa yang menerima program ini di antaranya Desa Campakasari, Cirende, dan Desa Benteng di Kecamatan Campaka.
Lalu Desa Sindangpanon, Bojong Barat, dan Bojong Timur di Kecamatan Bojong. Kemudian Desa Nangewer Kecamatan Darangdan serta Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan.
Diketahui, dalam program tersebut lapangan desa yang diusulkan dapat berupa lapangan sepak bola, bulutangkis, bola voli, futsal, dan lain-lain dengan kisaran dana bantuan mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 180 juta.
