Kota Tengerang Selatan merupakan kota penyangga yang diperebutkan, tidak kalah seksinya dibandingkan ibukota besar lainnya. Jadi wajar banyak elite politisi berebut kursi Walikota Tangsel pada Pilkada 2020.
Demikian disampaikan analis politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi wacana Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya yang mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju di Pilkada Kota Tangsel.
Namun, jelas Pangi, tentu saja Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat harus mengkalkulasi, menghitung ulang, termasuk semua kemungkinan.
"Kita tahu selama ini Pak SBY dalam mengambil keputusan sangat hati-hati betul, termasuk saya kira apakah akan menurunkan putra mahkotanya bertarung pada kontestasi elektoral di Tangsel untuk kedua kalinya setelah Pilkada DKI Jakarta 2017," imbuhnya.
Apalagi, lanjut Pagi, racikan elektoral AHY masih moncer baik popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas.
Menurut Pagi, sebenarnya agak gelisah dengan fenomena oligarki kepartaian, beramai-ramai memajukan keluarga atau dinasti.
Apalagi majunya anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Solo, dan menantunya Bobby Afif Nasution, serta putri Wapres Maruf Amin, Siti Nur Azizah, ini sebetulnya bisa menjadi benalu demokrasi, karena dinasti politik dan oligarki kepartaian trend yang menguat belakangan.
"Partai kita masih belum moderen, belum demokratis," sebut Pangi.
Partai politik harusnya menjadi partai yang moderen, tidak lagi bergantung pasa satu tokoh sentral atau figur semata. Ketergantungan pada figur ini hampir semua merata terjadi di parpol.
Partai hari ini trend menguat oligarki dan kartelisasi, PDIP, Nasdem, Gerindra dan Demokrat hampir tidak terjadi pertukaran elite secara reguler, bahkan dinasti juga sudah disiapkan, parpol dikelola tidak ubah seperti mengelola perusahaan keluarga.
"Apalagi yang sedang berkuasa, tak etis diam-diam membangun oligarki kekuasaan dan dinasti politik. Kita mundur lagi dengan beramai-ramainya anak presiden dan wakil presiden masuk ke gelanggang politik praktis menjadi kepala daerah," tutup Pangi.
