Presiden Joko Widodo meminta agar manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah dibenahi.
Permintaan itu disampaikan Kepala Negara saat memimpin Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12). Hadir juga, Wakil Presiden Maruf Amin.
"Penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari harus kita pikirkan dan diputuskan. Disamping meningkatkan biaya perawatan juga akan berpotensi menurunkan mutu dari beras yang ada," kata Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat.
Oleh sebab itu, dia meminta regulasi dan manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan. Dan dibuat pola-pola baru, terobosan baru sehingga tidak justru menjadi beban bagi Badan Urusan Logistik (Bulog).
Jokowi mengaku ingin melihat dari sisi ketersediaan produksi beras dalam negeri yang diharapkan data produksi beras betul-betul riil dan terkonsolidasi. Misalnya, terkait dengan data luas bahan baku golongan sawah.
Sehingga, lanjut dia, kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan, dan tentu saja langkah-langkah koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Terkait dengan manajemen logistik perberasan, Jokowi mengingatkan, bahwa produksi beras tidak merata di seluruh wilayah tanah air. Setiap Bulog ada yang surplus tapi juga ada yang defisit, sehingga aspek ketersediaan menjadi hal yang sangat penting. Juga keterjangkauan pasokan juga sangat penting.
"Saya melihat kuncinya adalah efisiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik kita," tutur politisi PDI Perjuangan itu seperti dilansir dari laman
Setkab.
Hadir juga dalam rapat terbatas, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Desa PDT dan Trasmigrasi A. Halim Iskandar, Menkop dan UKM Teten Masduki, Mensos Juliari Batubara, Mendag Agus Suparmanto, Kepala Bulog Budi Waseso, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Seperti diwartakan, Bulog akan membuang 20 ribu ton beras busuk senilai Rp 160 miliar. Sesuai Permentan 38/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog sedang mengajukan ganti rugi kepada Menteri Keuangan.
