Berita

Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo/Net

Politik

Akrobat Politik Kader Golkar

RABU, 04 DESEMBER 2019 | 14:54 WIB | OLEH: ZAINAL BINTANG

BEBERAPA jam sebelum acara Munas X Partai Golkar pada hari Selasa (03/12) dibuka oleh presiden Jokowi di Jakarta, terjadi kejutan besar.

Calon kuat ketum Golkar BS (Bambang Soesatyo) menyatakan mundur dari bursa pencalonan. Penantang terkuat AH (Airlangga Hartarto) itu menyebut alasannya mundur karena demi menjaga keutuhan keluarga besar Partai Golkar.

Keputusan BS tidak ikut bertarung dan lahirnya kesediaan AH untuk rekonsoliasi dibaca publik bukti tingginya kualitas berpolitik keduanya dibanding seniornya yang penah melahirkan pengurus kembar DPP Golkar tahun 2014.


Secara umum AH lebih unggul daripada BS dalam hal "menguasai" Istana. Benang merah sebagai sesama alumni UGM menjadi keunggulan AH di mata Jokowi.

Keputusan Jokowi menaikkan tingkat jabatan AH sebagai Menko Perekonomian dari sebelumnya sebagai Menteri Perindustrian itu mengisyaratkan Presiden nyaman bekerjasama dengan AH.

Ucapan Jokowi yang memuji AH sebagai "orang top" pada acara HUT 55 Partai Golkar menambah kuat posisi AH di Istana.

Pujian Jokowi kepada AH langsung dikapitalisasi kubu AH membangun publik opini yang berimplikasi menggoyang soliditas kubu BS.

1 Okober adalah hari pelantikan pimpinan lembaga tinggi negara, seperti pimpinan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Memasuki hari-hari tegang proses pelantikan itu pula yang mendorong BS memutar otak supaya jangan ketinggalan kereta.

BS dipaksa keadaan menyusun taktik dan strategi untuk marketing diri. Kursi ketua DPR kudu menjadi hak PDIP sebagai pemenang Pemilu. BS melemparkan "bom waktu": minta Munas dipercepat dan bertekad maju jadi Ketum. Tim sukses dibentuk dan melakukan operasi senyap menggarap DPD I dan II sejak bulan Mei. Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) digaungkan sebelum Oktober, dipercepat dari semestinya Desember 2019.

Gebrakan BS bukan cuma mengguncang internal Golkar tapi getarannya sampai ke Istana.

Atas nama stabilitas menjelang pelantikan presiden 20 Oktober, Istana mengirim pesan supaya Munaslub Golkar tidak diadakan sebelum pelantikan presiden. Gerakan akrobatik BS itu membuahkan kompromi dengan AH. BS menjadi Ketua MPR RI. Seandainya BS lengah, bisa saja dia "yatim piatu" di DPR, sebagai anggota biasa tanpa kekuasaan.

Gerakan akrobat BS yang kedua, melahirkan konsensus, adanya rekonsoliasi dengan AH yang difasilitasi Istana dalam hal ini LBP (Luhut Binsar Panjaitan) sang maestro politik Golkar. BS berhasil membungkus pengunduran dirinya dengan kata: "demi keutuhan Golkar", dengan catatan semua pendukungnya minta diakomodasi dan direhabilitasi.

Alhasil momentum pengunduran diri BS terlihat sangat "mewah" dan elegan karena dibidani LBP dan ARB (Aburizal Bakrie). Kejadiannya di kantor Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Itu memberikan kesan posisi BS sangat kuat dan harus dibujuk atau "dipaksa" menyerah.

Dan pada saat yang sama, BS terkesan sedang dalam posisi "tersandera" dan tertekan oleh Istana. Keputusan itu terasa pahit oleh sebagian pendukungnya. Namun, upaya provokator yang menghendaki Golkar terbelah dan pecah, tidak terjadi.

Kecerdasan dan kelincahan akrobatik kader teras Golkar membuat Jokowi mengakui dalam pidato pembukaan Munas Golkar dengan mengatakan: lebih senang melihat Golkar tenang dan tidak pecah. Saat Golkar tengah goyang dampaknya terhadap perpolitikan nasional. "Golkar goyang perpolitikan nasional goyang," tegas Jokowi.

Pertanyaannya, mampukah AH, BS dan LBP membangun soiliditas yang ajeg untuk membesarkan Golkar tanpa friksi menuju tahun 2024. Itu tahun ujian bagi Golkar untuk meloloskan kadernya sebagai calon presiden.

Tentu tidak mudah selama ambang batas suara minimal 20 persen PR (Presidential Threshold) dipatok sebagai syarat parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan calon pasangan presiden. Hal ini memaksa parpol harus berkoalisi.

Impian Golkar untuk mengusung calon presiden sendiri (an) masih harus diuji melalui jalan berliku dan tikungan tajam politik. Bahkan nyaris mustahil sepanjang persyaratan di dalam UU Pemilu  tidak diubah.

Penulis adalah wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya