Berita

Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo/Net

Politik

Akrobat Politik Kader Golkar

RABU, 04 DESEMBER 2019 | 14:54 WIB | OLEH: ZAINAL BINTANG

BEBERAPA jam sebelum acara Munas X Partai Golkar pada hari Selasa (03/12) dibuka oleh presiden Jokowi di Jakarta, terjadi kejutan besar.

Calon kuat ketum Golkar BS (Bambang Soesatyo) menyatakan mundur dari bursa pencalonan. Penantang terkuat AH (Airlangga Hartarto) itu menyebut alasannya mundur karena demi menjaga keutuhan keluarga besar Partai Golkar.

Keputusan BS tidak ikut bertarung dan lahirnya kesediaan AH untuk rekonsoliasi dibaca publik bukti tingginya kualitas berpolitik keduanya dibanding seniornya yang penah melahirkan pengurus kembar DPP Golkar tahun 2014.


Secara umum AH lebih unggul daripada BS dalam hal "menguasai" Istana. Benang merah sebagai sesama alumni UGM menjadi keunggulan AH di mata Jokowi.

Keputusan Jokowi menaikkan tingkat jabatan AH sebagai Menko Perekonomian dari sebelumnya sebagai Menteri Perindustrian itu mengisyaratkan Presiden nyaman bekerjasama dengan AH.

Ucapan Jokowi yang memuji AH sebagai "orang top" pada acara HUT 55 Partai Golkar menambah kuat posisi AH di Istana.

Pujian Jokowi kepada AH langsung dikapitalisasi kubu AH membangun publik opini yang berimplikasi menggoyang soliditas kubu BS.

1 Okober adalah hari pelantikan pimpinan lembaga tinggi negara, seperti pimpinan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Memasuki hari-hari tegang proses pelantikan itu pula yang mendorong BS memutar otak supaya jangan ketinggalan kereta.

BS dipaksa keadaan menyusun taktik dan strategi untuk marketing diri. Kursi ketua DPR kudu menjadi hak PDIP sebagai pemenang Pemilu. BS melemparkan "bom waktu": minta Munas dipercepat dan bertekad maju jadi Ketum. Tim sukses dibentuk dan melakukan operasi senyap menggarap DPD I dan II sejak bulan Mei. Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) digaungkan sebelum Oktober, dipercepat dari semestinya Desember 2019.

Gebrakan BS bukan cuma mengguncang internal Golkar tapi getarannya sampai ke Istana.

Atas nama stabilitas menjelang pelantikan presiden 20 Oktober, Istana mengirim pesan supaya Munaslub Golkar tidak diadakan sebelum pelantikan presiden. Gerakan akrobatik BS itu membuahkan kompromi dengan AH. BS menjadi Ketua MPR RI. Seandainya BS lengah, bisa saja dia "yatim piatu" di DPR, sebagai anggota biasa tanpa kekuasaan.

Gerakan akrobat BS yang kedua, melahirkan konsensus, adanya rekonsoliasi dengan AH yang difasilitasi Istana dalam hal ini LBP (Luhut Binsar Panjaitan) sang maestro politik Golkar. BS berhasil membungkus pengunduran dirinya dengan kata: "demi keutuhan Golkar", dengan catatan semua pendukungnya minta diakomodasi dan direhabilitasi.

Alhasil momentum pengunduran diri BS terlihat sangat "mewah" dan elegan karena dibidani LBP dan ARB (Aburizal Bakrie). Kejadiannya di kantor Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Itu memberikan kesan posisi BS sangat kuat dan harus dibujuk atau "dipaksa" menyerah.

Dan pada saat yang sama, BS terkesan sedang dalam posisi "tersandera" dan tertekan oleh Istana. Keputusan itu terasa pahit oleh sebagian pendukungnya. Namun, upaya provokator yang menghendaki Golkar terbelah dan pecah, tidak terjadi.

Kecerdasan dan kelincahan akrobatik kader teras Golkar membuat Jokowi mengakui dalam pidato pembukaan Munas Golkar dengan mengatakan: lebih senang melihat Golkar tenang dan tidak pecah. Saat Golkar tengah goyang dampaknya terhadap perpolitikan nasional. "Golkar goyang perpolitikan nasional goyang," tegas Jokowi.

Pertanyaannya, mampukah AH, BS dan LBP membangun soiliditas yang ajeg untuk membesarkan Golkar tanpa friksi menuju tahun 2024. Itu tahun ujian bagi Golkar untuk meloloskan kadernya sebagai calon presiden.

Tentu tidak mudah selama ambang batas suara minimal 20 persen PR (Presidential Threshold) dipatok sebagai syarat parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan calon pasangan presiden. Hal ini memaksa parpol harus berkoalisi.

Impian Golkar untuk mengusung calon presiden sendiri (an) masih harus diuji melalui jalan berliku dan tikungan tajam politik. Bahkan nyaris mustahil sepanjang persyaratan di dalam UU Pemilu  tidak diubah.

Penulis adalah wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya