Berita

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamat Maarif/Net

Politik

Kasus Sukmawati, PA 212: Jangan Sampai Kepercayaan Umat Ke Penegak Hukum Jadi Luntur

SENIN, 02 DESEMBER 2019 | 12:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Persaudaraan Alumni (PA) 212 terus mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri.

Karena, bila kasus ini dibiarkan berlarut, berpotensi menimbulkan gangguan dalam kehidupan umat Muslim di Indonesia. Termasuk merusak kerukunan antarumat beragama.

"Kalau ini dibiarkan terus menerus, nanti siapapun bisa seenaknya menodakan agama. Nah ini merusak kerukunan beragama di Indonesia," ungkap Ketua PA 212 Slamet Maarif saat ditemui di acara Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Senin (2/12).


Hal terpenting dan harus segera dilakukan kepolisian saat ini, kata Slamet, adalah pemanggilan Sukmawati untuk diproses lebih lanjut.

"Bagaimana bisa mengatakan tidak melanggar hukum kalau tidak pernah dipanggil. Panggil dulu, proses dulu, kemudian kalau memenuhi unsur, dijadikan tersangka," tegas Slamet.

"Jadi biarkan nanti pengadilan yang memutuskan apakah penodaan agama atau tidak," sambungnya.

Slamet menuturkan umat Islam sangat mengharapkan pihak kepolisian dapat berlaku objektif. Jangan sampai kepercayaan umat Islam terhadap penegak hukum jadi luntur.

"Oleh karena itu, jangan sampai kali ini tidak diproses. Bahaya kalau kepercayaan umat luntur kepada penegak hukum," tandas Slamet.

Sukmawati diketahui telah beberapa kali diduga melakukan penistaan agama Islam. Terakhir, Sukmawati membandingkan peran Rasulullah SAW dengan ayahnya saat zaman penjajahan.

"Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Untuk kemerdekaan Indonesia? Saya minta jawaban,” ujar Sukmawati seperti yang dikutip dari video viral yang telah beredar luas beberapa waktu lalu.  

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya