Israel tidak main-main dengan rencana pembangunan pemukiman di tanah Palestina. Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett telah meloloskan rencana untuk membangun pemukiman ilegal baru di jantung kota yang merupakan salah satu titik nyala konflik dengan Palestina, Hebron.
Dikabarkan Al Jazeera (Minggu, 1/12), Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan akhir pekan kemarin mengatakan bahwa Bennett telah menginstruksikan departemen-departemen yang bertanggung jawab atas Tepi Barat yang diduduki untuk memberi tahu wilayah Hebron tentang perencanaan permukiman Yahudi baru di kompleks pasar grosir tersebut.
Kompleks pasar grosir yang dimaksud berada di Jalan Shuhada yang dulu ramai di Hebron. Naun pasar itu telah ditutup oleh tentara Israel sejak tahun 1994 dan memaksa banyak bisnis tutup.
Warga Palestina yang telah lama menuntut agar pasar itu dibuka kembali dilarang mengakses jalan itu oleh tentara Israel.
Pejabat senior Palestina Saeb Erekat mengatakan proyek baru itu dibuat setelah keputusan Amerika Serikat bulan lalu untuk tidak lagi menganggap permukiman Israel ilegal.
Dalam cuitannya di Twitterm dia menyebut bahwa rencana Bennett "adalah hasil nyata pertama dari keputusan AS untuk melegitimasi penjajahan".
Hebron sendiri adalah wilayah suci bagi umat Muslim dan Yahudi dan merupakan titik nyala konflik. Wilayah tersebut saat ini dilindungi oleh tentara Israel bersenjata.
Kota terbesar di wilayah Tepi Barat itu, dibagi menjadi dua wilayah dan bentuk kontrol pada tahun 1997, yakni H1 dan H2.
Di wilayah itu ada sekitar 200 ribu warga Palestina yang tinggal wilayah H1 yang berada di bawah kendali Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah. Sementara itu, ada sekitar 33 ribu warga Palestina tinggal di wilayah H2, bersama beberapa ratus pemukim Yahudi yang hidup di bawah hukum sipil Israel.
Di wilayah H2, warga Palestina hidup di bawah kendali militer Israel, dengan kebebasan bergerak mereka sangat terbatas karena adanya pos pemeriksaan dan pemberlakuan jam malam.
Menanggapi rencana tersebut, Walikota Hebron Taysir Abu Sneineh memperingatkan bahwa keputusan "berbahaya" oleh Kementerian Pertahanan Israel akan menyebabkan eskalasi di seluruh wilayah.
Dia menambahkan bahwa kotamadya Hebron, di bawah instruksi dari kepemimpinan Palestina, akan mengerahkan semua upaya untuk melindungi tanah Palestina dan melestarikan properti dan keberadaan warganya.
