SEJATINYA, masalah utama seluruh BUMN kita adalah rendahnya integritas moral dan akhlak dari sumber daya manusia (SDM) pendukungnya. Salah satu penyebabnya karena "cacat bawaan" sejak masa Orde Baru dulu, karena sarat dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan pada saat proses awal rekruitmen karyawan BUMN.
Semakin diperburuk lagi dengan rendahnya motivasi dan keinginan untuk memberikan pencapaian (achievement) yang terbaik kepada perusahaan, tentunya juga kepada bangsa dan negara kita. Karena sejak dulu hingga saat ini, proses rekruitmen BUMN kita sarat dengan intervensi politik dan kekuasaan dalam pemilihan dan penentuan direksi. Yang disayangkan, bukan integritas moral dan akhlak yang dijadikan pertimbangan utama, tapi konflik kepentingan (vested interest) yang mendasarinya.
Tidak dapat kita bayangkan kerusakan (damage) yang akan terjadi ke depan jika seluruh kader partai politik dengan bebas dan leluasa tanpa malu tidak mau mundur dari parpol saat menjadi direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
Aspek penentuan direksi ini sangat vital. Umumnya direksi yang terpilih bukan orang-orang yang terbaik dengan integritas yang tinggi, apalagi jika sebelum menjadi direksi dan setelah menjabat mereka dipaksa harus selalu membantu dan memberikan setoran kepada patron-nya, yang telah membantunya hingga bisa menjadi direksi BUMN. Tetapi, alasan dan motivasi utamanya selalu adalah karena sifat rakus, tamak dan serakah, karena ingin kaya raya dengan cara cepat dan mudah, dengan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya.
Yang paling ekstrem, sekian lama sejak Indonesia merdeka, sangat banyak Direksi BUMN yang sesungguhnya tidak memiliki kemampuan dan kecerdasan yang memadai untuk memimpin. Semakin kompleks karena masih ditambah lagi dengan integritas moral yang rendah untuk tidak tergoda pada cara mudah menjadi kaya raya tujuh turunan, sehingga akhirnya banyak aset strategis yang nilainya spektakuler, berhasil dijarah oleh para serigala buas, yakni orang-orang cerdas berpendidikan tinggi yang punya akses dan lobby yang kuat kepada politik dan kekuasaan.
Modus penjarahan yang umumnya terjadi pada BUMN kita adalah penjarahan terhadap aset kekayaan utama berupa '
fixed assets' maupun konsesi lahan dan perizinan khusus yang diberikan oleh pemerintah (negara). Atau melalui penjualan anak, cucu dan cicit perusahaan yang sesungguhnya di masa depan sangat menguntungkan serta sangat strategis bagi BUMN tersebut. Bisa juga sebaliknya, melalui pembelian atau akuisisi bisnis atau perusahaan yang sesungguhnya akan merugikan bahkan penuh dengan manipulasi keuangan, yang akhirnya akan merugikan secara total BUMN yang dipimpinnya.
Pada seluruh lapisan manajemen dan jajaran Direksi BUMN, sangat mudah kita temukan adanya zona nyaman (
comfort zone) karena umumnya BUMN kita diproteksi oleh negara, atau hanya bermain di pasar monopoli, duopoli, atau oligopoli. Sebagai contoh nyata saat saya menjadi komisaris independen merangkap ketua komite audit salah satu BUMN, saya mencoba melakukan terobosan reformasi dalam sejarah pembinaan dan pengawasan salah satu BUMN kita. Ada mispersepsi yang terjadi di kalangan direksi dan Komisaris BUMN dalam memandang masalah kerugian akut yang dialami oleh anak, cucu, dan cicit BUMN yang mereka pimpin.
Mereka sangat khawatir (paranoid), jika kinerja operasi dan kinerja keuangan anak, cucu, dan cicit perusahaan dimasukkan dalam '
key performance indicator (KPI)' Dewan Komisaris dan Direksi BUMN, maka otomatis karier dan pendapatan bonus (Tantiem) mereka akan terganggu. Alih-alih turun tangan untuk membantu, mereka malah menjauhi dan seperti 'phobia' sehingga dengan atau tanpa sadar membiarkan kerugian anak, cucu, dan cicit BUMN terus menggerogoti induk (
holding)-nya.
Seharusnya logika yang benar adalah, mereka wajib memperbaiki dan membenahi total agar sebaliknya, dari rugi menjadi untung, sehingga neraca konsolidasi keuangan perusahaan induk (holding) BUMN menjadi lebih besar, otomatis karier mereka serta pendapatan dari bonus (Tantiem) tahunan akan semakin besar. Akhirnya kerugian dan mismanajemen ini akan menjadi 'dosa turunan' yang diwariskan secara terus menerus kepada direksi dan dewan komisaris penggantinya.
Fenomena buruk dan anomali yang terjadi pada seluruh BUMN sejak kita merdeka harus dihentikan segera. Kuncinya adalah pengawasan yang ketat dan melekat. Dewan komisaris dan direksi harus berani dan tegas mengambil sikap dan keputusan. Jika memang masih bisa diselamatkan, maka anak, cucu, atau cicit perusahaan tersebut tetap dipertahankan atau terus dibina. Jika memang ternyata sudah tidak ada harapan sama sekali dan diprediksi akan terus menerus menjadi beban (
liabilities) yang akan menggerogoti keuntungan perusahaan induk (holding) BUMN, maka artinya anak, cucu, dan cicit perusahaan tersebut harus dibinasakan.
'Stereotype' yang sering menghantui adalah ketakutan direksi dan manajemen bahwa penutupan atau likuidasi anak, cucu, atau cicit perusahaan ini secara otomatis akan dibukukan sebagai kerugian total yang tidak bisa dikembalikan lagi, sehingga menjadi bahan temuan dari komite audit serta auditor independen. Yang lebih ditakutkan lagi oleh direksi jika menjadi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).
Mereka memilih cara aman dengan sengaja membiarkan dan menutup mata terhadap kerugian anak, cucu, dan cicit perusahaan, selama masih bisa dikompensasi dengan keuntungan yang besar dari bisnis inti yang dijalankan induk (holding) BUMN.
Tips yang paling jitu untuk menekan dan mengeliminasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BUMN kita adalah dengan keterbukaan (transparansi) dalam semua bidang. Di manapun di seluruh dunia, kejahatan itu selalu '
locus delicti'-nya terjadi di tempat-tempat yang gelap dan tersembunyi. Sangat kecil kemungkinannya pelaku kejahatan melakukannya di tempat-tempat yang terang benderang dan banyak orang yang lalu lalang.
Menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh dewan komisaris dan dewan direksi seluruh BUMN untuk mewujudkan keterbukaan (transparansi) di seluruh BUMN kita.
Tidak bisa dilupakan adalah peran penting dan strategis dari Dewan Komisaris BUMN sebagai pengawas dari Direksi BUMN. Tugas Menteri BUMN, Erick Thohir adalah mencari dan menempatkan figur-figur yang cerdas, berakhlak, dan bermoral, serta memiliki segudang pengetahuan dan pengalaman, serta jam terbang (
track record) yang tinggi. Sebisa mungkin harus bisa mengimbangi, lebih ideal lagi kemampuannya bisa melebihi direksi yang diawasinya.
Logika sederhananya, bagaimana mungkin jika yang diawasi lebih cerdas daripada yang mengawasi? Menteri BUMN, Erick Thohir harus mewajibkan seluruh BUMN untuk memasukkan kinerja operasi dan kinerja keuangan seluruh anak, cucu, dan cicit BUMN dalam '
key performance indicator (KPI)' direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Sudah saatnya BUMN berbenah diri, melakukan reformasi total dan revolusi mental sumber daya manusia (SDM) seluruh BUMN di Indonesia, karena perannya sangat penting dan strategis dalam memajukan perekonomian bangsa dan negara kita.
Penulis adalah Pendiri Negarawan Indonesia/Mantan Komisaris Independen & Ketua Komite Audit BUMN Strategis
