Pengunjuk rasa Hong Kong membawa bendera Amerika Serikat/Net
China geram dengan langkah senat Amerika Serikat yang meloloskan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong di tengah gelombang protes yang terjadi di wilayah khusus itu selama lebih dari lima bulan terakhir.
Sebagai bentuk kegeraman, China memanggil seorang diplomat senior Amerika Serikat pada hari Rabu (20/11) untuk memperingatkan bahwa negeri tirai bambu tidak akan segan membalas jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani RUU tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri China melalui Wakil Menteri Luar Negeri Ma Zhaoxu telah memanggil William Klein, yang merupakan Penasihat Menteri Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Urusan Politik di China.
"China akan mengambil langkah-langkah yang berlawanan, dan Amerika Serikat harus menanggung semua konsekuensinya," kata pernyataan itu seperti dimuat
South China Morning Post.
Ini adalah kedua kalinya China memanggil diplomat Amerika Serikat sejak protes anti-pemerintah terjadi di Hong Kong lima bulan lalu. Gelombang protes sendiri dipicu oleh undang-undang ekstradisi yang sekarang sudah ditarik yang akan memungkinkan pemindahan tahanan Hong Kong untuk diadili di China.
Pada bulan Juni lalu, Robert Forden yang merupakan Wakil Kepala Misi di kedutaan besar Amerika Serikat di Beijing, dipanggil oleh Wakil Menteri Luar Negeri Le Yucheng.
Klein dipanggil setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan bahwa segala upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk mencampuri urusan dalam negeri China akan sia-sia.
"Kami meminta pihak Amerika Serikat untuk melihat dengan jelas situasi dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan tindakan dari menjadi undang-undang, dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dan Hong Kong, untuk menghindari membakar yang hanya akan membakar dirinya sendiri," Kata Geng dalam sebuah pernyataan.
"Jika Amerika Serikat tetap pada jalurnya, China pasti akan mengambil langkah tegas untuk secara tegas menentangnya untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan," tegasnya.
