Berita

Salah satu kerusakan yang terjadi akibat bentrok di Iran/Al Jazeera

Global

Amnesty International: 106 Orang Tewas Dalam Bentrok Di Iran Sejak Pekan Lalu

RABU, 20 NOVEMBER 2019 | 06:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Gelombang protes yang terjaid di Iran sejak pekan lalu atas kenaikan harga bahan bakar telah merenggut lebih dari 100 nyawa.

Kelompok HAM yang berbasis di Inggris, Amnesty International pada Selasa (19/11) merilis data bahwa tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa telah menyebabkan total 106 pengunjuk rasa meninggal dunia di 21 kota di Iran.

Kelompok tersebut menuduh bahwa pasukan keamanan Iran menggunakan kekuatan yang berlebihan dan mematikan untuk membubarkan demonstrasi sejak pekan lalu.


"Setidaknya 106 pengunjuk rasa di 21 kota telah tewas, menurut laporan yang dapat dipercaya," kata Amnesty International dalam sebuah pernyataan.

"Jumlah kematian sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi dengan beberapa laporan menunjukkan sebanyak 200 telah terbunuh," sambungnya.

Sementara itu, menurut angka yang dikumpulkan oleh media Al Jazeera berdasarkan laporan di lapangan, setidaknya 11 orang telah meninggal dunia sejak pekan lalu. Lima di antaranya adalah pasukan keamanan dan enam lainnya adalah warga sipil.

Belum ada tanggapan dari pemerintah Iran dan belum ada angka resmi yang dirilis soal berapa jumlah korban tewas dalam gelombang protes berujung kekerasan yang terjadi.

Peneliti Amnesty International di Iran, Raha Bahreini mengatakan bahwa jumlah kematian mereka didasarkan pada informasi yang diterima dari saksi di lapangan, aktivis hak asasi manusia di dalam negeri, serta jurnalis dan sumber terpercaya di luar negeri.

"Informasi yang kami peroleh menunjukkan pola mengerikan pembunuhan tidak sah di seluruh negeri," katanya kepada Al Jazeera,.

"Informasi yang kami terima sejauh ini menunjukkan bahwa dalam pola yang konsisten dengan praktik masa lalu, pasukan keamanan bahkan menolak untuk mengembalikan tubuh banyak dari mereka yang tewas ke keluarga mereka, atau memaksa keluarga untuk menguburkan orang yang mereka cintai dalam keadaan terburu-buru. dan tanpa otopsi independen, yang tentu saja bertentangan dengan hukum dan standar internasional," tambahnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya