Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Arief Poyuono: Program Infrastruktur Jokowi Penyebab Utama Utang BUMN Menumpuk

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 09:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Program pembangunan infrastruktur yang didorong oleh Presiden RI Joko Widodo lima tahun terakhir berkontribusi besar dalam menyebabkan utang besar di BUMN.

"Akibatnya BUMN di Indonesia menunjukkan outlook utang yang mengkhawatirkan yang menyebabkan adanya risiko kontijensi antara lain rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), kemampuan bayar utang (interest coverage rasio/ICR), rasio balik modal (retun on equity/ROE) serta persentase utang terhadap PDB BUMN," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan yang diterima redaksi (Selasa, 19/11).

Dia menjelaskan, utang luar negeri (ULN) BUMN Indonesia hingga Juli 2019 mencapai angka 52,8 miliar dolar AS. Angka tersebut terbilang mengkhawatirkan dan berdampak pada adanya risiko kontijensi atau ketidakpastian untuk RI.


"Memang, berdasarkan laporan keuangan tersebut, beberapa BUMN Indonesia yang disorot dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Indofarma Tbk. INAF)," tambahnya.

Dia mencontohkan pertumbuhan utang BUMN karya menduduki posisi teratas di mana PT Waskita Karya yang awalnya hanya Rp 9,7 triliun di tahun 2014, namun pada akhir Juni 2019 melesat hingga Rp 103,7 triliun atau naik 970 persen dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, hal ini terjadi akibat program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Joko Widodo

"Misalnya lagi, di sektor perbankan BUMN seperti Bank BTN yang utangnya, dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 287,8 trilyun atau naik sebanyak 117,4 persen dari akhir tahun 2014, akibat NPL yang tinggi macetnya kredit perumahan bersubsidi yang jadi program Joko Widodo," sambungnya.

"Berbeda dengan emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang dalam periode yang sama total kewajiban perusahaan hanya naik 16,6 persen, dari Rp 6,1 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 7,2 triliun di paruh pertama tahun ini," ujarnya

"Nah jadi program program infrastruktur Joko Widodo lah yang buat hutang BUMN menumpuk dan beresiko gagal bayar," tambahnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya