Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Arief Poyuono: Program Infrastruktur Jokowi Penyebab Utama Utang BUMN Menumpuk

SELASA, 19 NOVEMBER 2019 | 09:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Program pembangunan infrastruktur yang didorong oleh Presiden RI Joko Widodo lima tahun terakhir berkontribusi besar dalam menyebabkan utang besar di BUMN.

"Akibatnya BUMN di Indonesia menunjukkan outlook utang yang mengkhawatirkan yang menyebabkan adanya risiko kontijensi antara lain rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), kemampuan bayar utang (interest coverage rasio/ICR), rasio balik modal (retun on equity/ROE) serta persentase utang terhadap PDB BUMN," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan yang diterima redaksi (Selasa, 19/11).

Dia menjelaskan, utang luar negeri (ULN) BUMN Indonesia hingga Juli 2019 mencapai angka 52,8 miliar dolar AS. Angka tersebut terbilang mengkhawatirkan dan berdampak pada adanya risiko kontijensi atau ketidakpastian untuk RI.


"Memang, berdasarkan laporan keuangan tersebut, beberapa BUMN Indonesia yang disorot dalam laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), PT Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Indofarma Tbk. INAF)," tambahnya.

Dia mencontohkan pertumbuhan utang BUMN karya menduduki posisi teratas di mana PT Waskita Karya yang awalnya hanya Rp 9,7 triliun di tahun 2014, namun pada akhir Juni 2019 melesat hingga Rp 103,7 triliun atau naik 970 persen dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, hal ini terjadi akibat program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Joko Widodo

"Misalnya lagi, di sektor perbankan BUMN seperti Bank BTN yang utangnya, dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 287,8 trilyun atau naik sebanyak 117,4 persen dari akhir tahun 2014, akibat NPL yang tinggi macetnya kredit perumahan bersubsidi yang jadi program Joko Widodo," sambungnya.

"Berbeda dengan emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang dalam periode yang sama total kewajiban perusahaan hanya naik 16,6 persen, dari Rp 6,1 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 7,2 triliun di paruh pertama tahun ini," ujarnya

"Nah jadi program program infrastruktur Joko Widodo lah yang buat hutang BUMN menumpuk dan beresiko gagal bayar," tambahnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya