Berita

Walikota Jakarta Utara, Sigit Widjatmoko/RMOL

Politik

Warga Gusuran Sunter Klaim Pendukung Anies, Walkot Jakut: Cek Saja Di DPT Dan DPS

SENIN, 18 NOVEMBER 2019 | 15:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Warga di Kawasan Sunter Agung Perkasa VIII memprotes penggusuran rumah dan lapak rongsokan yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara. Mereka bahkan mengklaim sebagai pemilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan menuntut janji kampanye dahulu.

Terkait hal ini, Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko menjelaskan, sebelum menggusur Pemkot Jakarta Utara telah melakukan sosialisasi selama dua bulan.

Menurut Sigit, proses pembongkaran berlangsung damai dan tidak ada intimidasi. Bahkan ada warga yang suka rela membongkar sendiri bangunan semipermanen mereka.


"Semua atas sepengetahuan warga, bahkan proses pembongkarannya kita hanya membantu, itu dilakukan sendiri oleh mereka," ujarnya saat ditemui di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/11).

Sementara soal warga gusuran yang mengklaim sebagai pemilih Anies saat Pilkada 2017 dan menilai penggusuran ini tidak sesuai janji pada saat kampanye, Sigit menanggapi santai.

"Cek saja di daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT), mereka ada enggak. Mereka enggak terdaftar di DPS maupun di DPT," katanya.

Sigit menegaskan bahwa warga yang tinggal di wilayah tersebut pada saat pilgub kemarin memang tidak ikut pemilihan. "(Warga) nggak terdaftar di TPS maupun DPT. Itu klaim atas nama pemilih siapa?" tegasnya.

Kendati begitu, bukan hanya sekadar membongkar, Pemkot Jakarta Utara telah menyediakan Rumah Susun di Marunda untuk menampung warga yang terdampak penggusuran. Namun, hal tersebut tidak direspons oleh warga.

"Kita siapkan rusun Marunda. Tapi ternyata mereka tidak ada yang mendaftar. Pada umumnya kembali ke tempat tinggal masing-masing," ujarnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya