Berita

Walikota Jakarta Utara, Sigit Widjatmoko/RMOL

Politik

Warga Gusuran Sunter Klaim Pendukung Anies, Walkot Jakut: Cek Saja Di DPT Dan DPS

SENIN, 18 NOVEMBER 2019 | 15:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Warga di Kawasan Sunter Agung Perkasa VIII memprotes penggusuran rumah dan lapak rongsokan yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara. Mereka bahkan mengklaim sebagai pemilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan menuntut janji kampanye dahulu.

Terkait hal ini, Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko menjelaskan, sebelum menggusur Pemkot Jakarta Utara telah melakukan sosialisasi selama dua bulan.

Menurut Sigit, proses pembongkaran berlangsung damai dan tidak ada intimidasi. Bahkan ada warga yang suka rela membongkar sendiri bangunan semipermanen mereka.


"Semua atas sepengetahuan warga, bahkan proses pembongkarannya kita hanya membantu, itu dilakukan sendiri oleh mereka," ujarnya saat ditemui di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/11).

Sementara soal warga gusuran yang mengklaim sebagai pemilih Anies saat Pilkada 2017 dan menilai penggusuran ini tidak sesuai janji pada saat kampanye, Sigit menanggapi santai.

"Cek saja di daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT), mereka ada enggak. Mereka enggak terdaftar di DPS maupun di DPT," katanya.

Sigit menegaskan bahwa warga yang tinggal di wilayah tersebut pada saat pilgub kemarin memang tidak ikut pemilihan. "(Warga) nggak terdaftar di TPS maupun DPT. Itu klaim atas nama pemilih siapa?" tegasnya.

Kendati begitu, bukan hanya sekadar membongkar, Pemkot Jakarta Utara telah menyediakan Rumah Susun di Marunda untuk menampung warga yang terdampak penggusuran. Namun, hal tersebut tidak direspons oleh warga.

"Kita siapkan rusun Marunda. Tapi ternyata mereka tidak ada yang mendaftar. Pada umumnya kembali ke tempat tinggal masing-masing," ujarnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya