Berita

Sukmawati dituntut meminta maaf terkait pernyataan kontroversialnya/Net

Politik

Indonesia Perlu Kedamaian, MUI Minta Sukmawati Klarifikasi Dan Minta Maaf

SENIN, 18 NOVEMBER 2019 | 10:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sukmawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan publik. Menyusul pernyataan kontroversialnya yang membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW.

Pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden RI Pertama Ir Soekarno, dinilai sebagai penistaan agama dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ikhsan Abdullah, mengingatkan putri Proklamator ini untuk segera mengklarifikasi pernyataannya.


"Sebaiknya diklarifikasi oleh Ibu Sukmawati, apa sebenarnya yang dimaksudkan. Agar tidak ditafsirkan secara liar oleh berbagai pihak. Terutama kelompok tertentu yang kurang suka kalau masyarakat kita tenteram dan damai," kata Ikhsan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/11).

Ikhsan juga meminta kepada Sukmawati, kalau saat menyampaikan pernyataan ada kata-kata  yang "kepeleset" maka harus segera meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

"Kita perlu ketenteraman dan kedamaian agar kehidupan di masyarakat tercipta saling menghormati, bekerja sama dan saling menolong. Sesuai pesan yang disampaikan Bapak Wapres KH Maruf Amin dalam sambutannya ketika melepas jalan santai lintas Iman dari Sarinah ke Bundaran HI kemarin," lanjut  Ikhsan.

Diketahui, dalam sebuah diskusi bertema "Bangkitkan Nasionalisme, Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme", Sukma membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Bapaknya.

Pernyataan Sukma itu terekam dalam sebuah video yang dengan cepat menjadi viral. Sukmawati seolah mempertanyakan peran Nabi Muhammad SAW saat merebut kemerdekaan Indonesia.

"Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Untuk kemerdekaan Indonesia? Saya minta jawaban,” ujar Sukmawati dikutip dari video yang beredar tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya