Pasukan keamanan Bolivia/Reuters
Kekerasan yang terjadi di Bolivia bisa bergulir menjadi tidak terkendali pasca pertikaian baru-baru ini antara pasukan keamanan dan petani koka yang loyal kepada Presiden Evo Morales yang digulingkan. Kekerasan itu sendiri telah menyebabkan sembilan orang meninggal dunia.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet memperingatkan bahwa meningkatnya kekerasan di Bolivia dapat merusak proses demokrasi.
"Saya khawatir bahwa situasi di Bolivia bisa lepas kendali jika pihak berwenang tidak menanganinya, dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan (Sabtu, 16/11).
Diketahui bahwa Morales mengundurkan diri di bawah tekanan polisi dan militer Bolivia Minggu pekan lalu di tengah gelombang protes atas hasil pemilihan presiden 20 Oktober lalu yang kembali memunculkan Morales sebagai pemenang.
Dua hari setelah pengunduran dirinya, Morales pun melarikan diri ke Meksiko di mana dia menerima suaka. Sejak saat itu dia menyebut langkah yang dilakukannya adalah hasil dari kudeta dari sayap kanan. Dia mengecam meningkatnya tuduhan penindasan oleh pasukan keamanan di bawah presiden sementara dan mantan anggota parlemen konservatif Jeanine Anez.
"Para pemimpin kudeta membantai orang-orang pribumi dan rendah hati karena meminta demokrasi," kata Morales di Twitter menyusul laporan meningkatnya kematian.
Sementara Anez menyalahkan Morales karena memicu kekerasan dari luar negeri. Dia mengatakan pemerintahnya ingin mengadakan pemilihan dan bertemu dengan oposisi untuk menghentikan protes.
Ombudsman Cochabamba Nelson Cox mengatakan catatan rumah sakit di wilayah pertanian koka menunjukkan bahwa sebagian besar kematian dan cedera yang terjadi disebabkan oleh luka tembak.
"Kami sedang bekerja dengan kantor ombudsman nasional untuk melakukan otopsi dan mencari keadilan bagi para korban ini," kata Cox kepada
Reuters.
