Berita

Pasukan keamanan Bolivia/Reuters

Global

PBB Khawatir Kekerasan Di Bolivia Akan Lepas Kendali

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 | 07:08 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kekerasan yang terjadi di Bolivia bisa bergulir menjadi tidak terkendali pasca pertikaian baru-baru ini antara pasukan keamanan dan petani koka yang loyal kepada Presiden Evo Morales yang digulingkan. Kekerasan itu sendiri telah menyebabkan sembilan orang meninggal dunia.

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet memperingatkan bahwa meningkatnya kekerasan di Bolivia dapat merusak proses demokrasi.

"Saya khawatir bahwa situasi di Bolivia bisa lepas kendali jika pihak berwenang tidak menanganinya, dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan (Sabtu, 16/11).


Diketahui bahwa Morales mengundurkan diri di bawah tekanan polisi dan militer Bolivia Minggu pekan lalu di tengah gelombang protes atas hasil pemilihan presiden 20 Oktober lalu yang kembali memunculkan Morales sebagai pemenang.

Dua hari setelah pengunduran dirinya, Morales pun melarikan diri ke Meksiko di mana dia menerima suaka. Sejak saat itu dia menyebut langkah yang dilakukannya adalah hasil dari kudeta dari sayap kanan. Dia mengecam meningkatnya tuduhan penindasan oleh pasukan keamanan di bawah presiden sementara dan mantan anggota parlemen konservatif Jeanine Anez.

"Para pemimpin kudeta membantai orang-orang pribumi dan rendah hati karena meminta demokrasi," kata Morales di Twitter menyusul laporan meningkatnya kematian.

Sementara Anez menyalahkan Morales karena memicu kekerasan dari luar negeri. Dia mengatakan pemerintahnya ingin mengadakan pemilihan dan bertemu dengan oposisi untuk menghentikan protes.

Ombudsman Cochabamba Nelson Cox mengatakan catatan rumah sakit di wilayah pertanian koka menunjukkan bahwa sebagian besar kematian dan cedera yang terjadi disebabkan oleh luka tembak.

"Kami sedang bekerja dengan kantor ombudsman nasional untuk melakukan otopsi dan mencari keadilan bagi para korban ini," kata Cox kepada Reuters.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya