Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Gaduh Bujet

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 | 06:18 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

MASALAH anggaran kembali memicu kegaduhan akibat ditemukan beberapa kejanggalan pada rancangan bujet beberapa daerah Indonesia.

Proses

Sebenarnya wajar apabila perdebatan terjadi pada masa proses penetapan suatu anggaran biaya lembaga  kepemerintahan.


Di Amerika Serikat, rancangan anggaran belanja yang tak kunjung disetujui para wakil rakyat potensial melumpuhkan kinerja seorang presiden. Di Jerman proses penetapan anggaran belanja kerap didayagunakan oposisi sebagai senjata untuk menyandera pemerintah.

Bahkan dalam skala kuantitas  jauh lebih kecil di perusahaan saya setiap menjelang akhir tahun senantiasa terjadi kegaduhan  antara departemen pemasaran melawan departemen keuangan tentang besaran anggaran promosi.

Di satu sisi biaya promosi dianggap expense oleh departemen keuangan, sementara di sisi lain dianggap investment oleh departemen pemasaran.

Rencana

Maka sebenarnya wajar  apabila rancangan bujet di beberapa daerah kembali memicu kegaduhan perdebatan antar. Yang penting tata krama perdebatan dijaga agar jangan saling salah-menyalahkan dengan praduga harus bersalah.

Perdebatan sebaiknya jangan merambah ke hujatan bersifat personal namun terbatas fokus pada materi anggaran saja. Kepala daerah tidak layak disalahkan selama rencana anggaran baru pada tahapan diperdebatkan sebelum disetujui oleh DPRD.

Yang menemukan kejanggalan alih-alih disalahkan, sebaiknya dipuji sebab sebenarnya berupaya menyelamatkan uang negara dari penggunaan yang keliru.

Sukma musyawarah-mufakat serta kemanusiaan adil dan beradab yang terkandung di dalam Pancasila seharusnya hadir pada perdebatan tentang rancangan anggaran lembaga kepemerintahan Indonesia.

Keterbukaan

Paradigma keterbukaan era internet merupakan konsekuensi yang suka atau tidak suka memang lebih transparan bagi masyarakat tanpa pandang bulu.

Maka silakan para wakil rakyat bukan saling menghina namun saling berdebat fokus pada apa yang disebut sebagai rancangan anggaran demi kepentingan rakyat (termasuk saya) secara lebih transparan melalui teknologi komunikasi dan informatika yang mendemokrasikan perolehan informasi.

Sebagai pembayar pajak tentu saya sangat berterima kasih apabila pajak yang saya telah bayar benar-benar didayagunakan secara lebih cermat, seksama dan bijak tepat-sasaran dan tepat-jumlah seefektif serta seefisien mungkin.

Penulis adalah pembelajar manajemen dan tata krama anggaran

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya