Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Net
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku ditawari Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu pimpinan perusahaan BUMN.
Rencana penunjukan Ahok menjadi salah satu bos perusahaan BUMN pun dengan cepat menuai pro kontra. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit yang menolak.
Bagi mereka yang menolak, masa lalu Ahok yang sempat tersandung sejumlah kasus hukum jadi penyebabnya.
Bahkan ada sebagian publik yang menduga penunjukan Ahok kali ini sebagai bentuk pemberian panggung politik dari Presiden Jokowi.
Terkait hal itu Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyampaikan pandangannya.
"Kelak berhasil tidaknya Ahok, Jika benar Pak Jokowi memberikan panggung, maka Pak Jokowi ikut bertanggung jawab," katanya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (14/11).
Didi mengatakan, Ahok harus bisa meyakinkan publik bahwa BUMN strategis yang akan dibawahinya bisa profit dan mensejahterahkan rakyat.
Terkait kasus yang mendera mantan Suami Veronica Tan ini, Didi menyatakan sebaiknya diadakan uji publik terhadap kasus-kasus yang dialamatkan ke Ahok.
"Hasil uji publik, menjadi pertimbangan layak atau tidaknya dia menjadi nahkoda di BUMN yang strategis tersebut," katanya.
diketahui, Ahok pernah dipidana karena kasus penistaan agama. Ahok juga berpeluang dijerat dalam dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras Jakarta Barat.
Selain itu ada kasus sengketa lahan Taman BMW Jakarta Utara, kasus reklamasi di pantai utara Jakarta, kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta, dan kasus sengketa lahan di Cengkareng Jakarta Barat.
