Berita

Ahok hadapi jalan terjal untuk bisa pimpin BUMN/Net

Politik

PA 212 Siap Aksi Bila Ahok Masuk BUMN, Pengamat: Masih Banyak Figur Kompeten

KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku ditawari Menteri BUMN Erick Thohir jadi salah satu pimpinan BUMN. Namun, bagi sebagian orang, masih banyak figur yang lebih tepat duduk sebagai pimpinan BUMN.

Rencana Menteri BUMN terhadp Ahok pun dengan cepat direspons masyarakat. Ada yang mendukung, tak sedikit yang menolak. Bagi mereka yang menolak, masa lalu Ahok yang tersandung sejumlah kasus hukum jadi penyebabnya.

Bahkan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menolak tegas penunjukan Ahok ini. PA 212 mengancam akan bikin gelombang aksi penolakan besar-besaran jika Ahok jadi pimpin BUMN.


Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi mengatakan pro dan kontra adalah biasa. Karena itu merupakan bagian dari keterbukaan ruang publik dan pembelajaran politik masyarakat.

"Namun, jika pro dan kontra ini semakin liar dan berpotensi memicu gejolak sosial, pemerintah semestinya berpihak kepada kepentingan publik yang lebih luas," katanya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/11).

Menurut Ade segala opsi sebaiknya dipertimbangkan. Termasuk opsi untuk mengevaluasi langkah penempatan Ahok di BUMN.  

"Tentu masih banyak figur profesional dan kompeten untuk direkrut guna memperbaiki kinerja dan tata kelola BUMN yang sebagian besar masih amburadul karena mismanajemen, merugi, dan didera kasus korupsi," pungkasnya.  

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya