Berita

SPRI lakukan demo di depan DPRD DKI Jakarta/RMOL

Politik

Gedung DPRD DKI Digeruduk Massa, Desak Setop Pemborosan Anggaran

RABU, 13 NOVEMBER 2019 | 17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah masa yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu (13/11).

Aksi ini mereka lakukan menyikapi polemik penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

"Kami dari SPRI Jakarta datang ke sini untuk mempertanyakan komitmen Gubernur dan DPRD terkait keberpihakannya untuk mensejahterahkan rakyat miskin," ungkap Sekjen SPRI, Dika Moehammad saat ditemui di sela aksi demonstrasi.


Ketidakseriusan ini menurut pihak SPRI dapat terlihat dalam dua permasalahan.

Pertama, belanja APBD DKI Jakarta tahun 2019 untuk program perlindungan sosial rakyat miskin mengalami penurunan. Kedua, berdasarkan postur keuangan (APBD) Pemprov DKI Jakarta yang sesungguhnya memiliki kemampuan membiayai bantuan sosiat rakyat miskin.

Selain itu, rendahnya komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, kata Dika, jelas bertentangan dengan janji untuk memajukan kota dan membahagiakan warganya.

"Bagaimana mungkin kota Jakarta bisa maju dan bahagia warganya, bila masih ada ratusan ribu keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dan jaminan untuk dapat tumbuh sejahtera," tegasnya.

Berdasarkan temuan pemborosan dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020, mereka mendesak untuk mengalihkan anggaran tersebut menjadi bantuan sosial rakyat miskin.

"Lalu jaminan sosial untuk seluruh rakyat miskin Jakarta dan libatkan rakyat miskin dalam perencanaan dan penggunaan anggaran secara partisipatif dan transparan," katanya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya