Indonesia Jadi Dewan HAM, Komisi I DPR: Bagaimana Dengan Pelanggaran HAM Di Masa Lalu?

Terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tidak hanya direspons dengan acungan jempol, namun juga tanda tanya.

Seperti halnya pertanyaan yang dilayangkan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Partai Golkar, Lodewijk Paulus. Pertanyaan itu diutarakan Lodewijk saat rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri, Selasa (12/11).

"Indonesia ada di Dewan HAM. Bagaimana dengan pelanggaran masa lalu?" tanya Lodewijk Paulus di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menjawab pertanyaan Lodewijk, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemudian menyebut dewan HAM PBB berbeda dengan lembaga yang mengadili pelanggaran HAM.

"Dewan HAM bukan badan pengadilan HAM. Ini berbeda," ujar Retno seraya menjelaskan bahwa isu pelanggaran HAM masa lalu hanya menjadi bagian dari agenda Dewan HAM.

Apabila nanti Dewan HAM membahas isu yang terkait, menurut Retno akan diajukan kepada pemerintah Indonesia untuk diklarifikasi. Bukan dilakukan di agenda sidang Dewan HAM.

"Kita tidak perlu membuktikan. Tapi dengan terpilihnya Indonesia, sudah membuktikan," pungkas Retno.